PM India Didesak Jangan Pilih Menteri Terlibat Kriminal
Rabu, 27 Agustus 2014 - 17:17 WIB
PM India Didesak Jangan Pilih Menteri Terlibat Kriminal
A
A
A
NEW DELHI - Sebanyak 13 menteri di kabinet pemerintahan India saat ini terlibat kasus kriminal berat, seperti percobaan pembunuhan dan kerusuhan.
Hal itu menjadi desakan bagi Perdana Menteri India yang baru saja dilantik, Narendra Modi, untuk tidak memilih menteri baru yang terlibat kasus kriminal.
Modi telah bersumpah untuk membangun kabinet yang bersih. Mahkamah Agung India, pada Rabu (27/8/2014) menyatakan, para politikus dengan latar belakang kriminal seharusnya tidak masuk dalam kabinet pemerintahan saat ini.
Modi, lanjut pihak Mahkamah Agung, memang memiliki hak mutlak untuk memilih menteri yang mengisi kursi kabinetnya. Namun, Modi diminta untuk mempertimbangkan rekam jejak para menteri, sebab publik India berharap banyak kepadanya untuk menjadikan India sebagai penegak nilai-nilai demokrasi.
“Kami menyerahkan kepada kebijaksanaan perdana menteri untuk melihat apakah orang-orang dengan latar belakang kriminal akan ditunjuk sebagai menteri,” kata hakim pengadilan Mahkamah Agung India, Dipak Misra.
“Pada akhirnya diharapkan bahwa orang-orang dengan latar belakang kriminal tidak harus menjadi bagian dari dewan menteri,” lanjut dia yang memimpin lima hakim lain.
”Pada akhirnya diharapkan bahwa perdana menteri harus mempertimbangkan dan tidak memilih seseorang dengan latar belakang kriminal dan itu adalah harapan konstitusi,” imbuh dia, seperti dikutip AFP.
Namun, hakim itu tidak merinci para politikus dengan latar belakang kriminal berat yang berpotensi menduduki kursi menteri.
Hal itu menjadi desakan bagi Perdana Menteri India yang baru saja dilantik, Narendra Modi, untuk tidak memilih menteri baru yang terlibat kasus kriminal.
Modi telah bersumpah untuk membangun kabinet yang bersih. Mahkamah Agung India, pada Rabu (27/8/2014) menyatakan, para politikus dengan latar belakang kriminal seharusnya tidak masuk dalam kabinet pemerintahan saat ini.
Modi, lanjut pihak Mahkamah Agung, memang memiliki hak mutlak untuk memilih menteri yang mengisi kursi kabinetnya. Namun, Modi diminta untuk mempertimbangkan rekam jejak para menteri, sebab publik India berharap banyak kepadanya untuk menjadikan India sebagai penegak nilai-nilai demokrasi.
“Kami menyerahkan kepada kebijaksanaan perdana menteri untuk melihat apakah orang-orang dengan latar belakang kriminal akan ditunjuk sebagai menteri,” kata hakim pengadilan Mahkamah Agung India, Dipak Misra.
“Pada akhirnya diharapkan bahwa orang-orang dengan latar belakang kriminal tidak harus menjadi bagian dari dewan menteri,” lanjut dia yang memimpin lima hakim lain.
”Pada akhirnya diharapkan bahwa perdana menteri harus mempertimbangkan dan tidak memilih seseorang dengan latar belakang kriminal dan itu adalah harapan konstitusi,” imbuh dia, seperti dikutip AFP.
Namun, hakim itu tidak merinci para politikus dengan latar belakang kriminal berat yang berpotensi menduduki kursi menteri.
(mas)
