Iran Larang Vasektomi dan Iklan Kondom
Selasa, 12 Agustus 2014 - 10:54 WIB
Iran Larang Vasektomi dan Iklan Kondom
A
A
A
TEHERAN - Parlemen Iran telah memutuskan untuk melarang warganya melakukan vasektomi maupun bentuk kontrasepsi permanen lainnya. Tujuannya mendukung seruan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang ingin meningkatkan populasi di Iran.
Aturan yang dikeluarkan parlemen Iran sejalan dengan pernyataan Khamenei pada Mei 2014 lalu. Kala itu Khamenei menyerukan rakyat Iran untuk memiliki banyak bayi. ”Untuk memperkuat identitas nasional dan melawan segala aspek gaya hidup Barat,” katanya.
Rancangan Undang-Undang (RUU) larangan vasktomi telah disetujui oleh 143 dari 231 anggota parlemen yang hadir. Aturan itu, seperti dikutip Daily Star, Selasa (12/8/2014) juga termasuk larangan penayangan iklan produk kontrasepsi untuk pengendalian kelahiran, termasuk kondom.
Aturan itu sedang dikaji Dewan Wali yang terdiri dari para teolog dan ahli hukum yang ditunjuk oleh Khamenei untuk menguji apakah aturan itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
Kendati demikian, kaum reformis Iran melihat hukum itu sebagai bagian dari upaya kaum konservatif yang ingin menempatkan kaum perempuan dalam peran tradisional, yakni sebagai istri dan ibu.
Sejak teribat perang dengan Irak pada 1980-an, Iran telah menawarkan insentif untuk mendorong setiap keluarga memiliki banyak anak. Kebijakan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat akan berjalan pincang dengan kondisi ekonomi.
Aturan yang dikeluarkan parlemen Iran sejalan dengan pernyataan Khamenei pada Mei 2014 lalu. Kala itu Khamenei menyerukan rakyat Iran untuk memiliki banyak bayi. ”Untuk memperkuat identitas nasional dan melawan segala aspek gaya hidup Barat,” katanya.
Rancangan Undang-Undang (RUU) larangan vasktomi telah disetujui oleh 143 dari 231 anggota parlemen yang hadir. Aturan itu, seperti dikutip Daily Star, Selasa (12/8/2014) juga termasuk larangan penayangan iklan produk kontrasepsi untuk pengendalian kelahiran, termasuk kondom.
Aturan itu sedang dikaji Dewan Wali yang terdiri dari para teolog dan ahli hukum yang ditunjuk oleh Khamenei untuk menguji apakah aturan itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
Kendati demikian, kaum reformis Iran melihat hukum itu sebagai bagian dari upaya kaum konservatif yang ingin menempatkan kaum perempuan dalam peran tradisional, yakni sebagai istri dan ibu.
Sejak teribat perang dengan Irak pada 1980-an, Iran telah menawarkan insentif untuk mendorong setiap keluarga memiliki banyak anak. Kebijakan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat akan berjalan pincang dengan kondisi ekonomi.
(mas)
