Kekuasaan PM Irak Digoyang, Situasi Baghdad Memanas

BAGHDAD - Perdana Menteri (PM) Irak, Nuri al-Maliki marah dan menolak desakan untuk mengundurkan diri di saat Irak dilanda kekacauan akibat ulah kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Maliki yang kekuasaannya digoyang menuduh presiden baru Irak, Fuad Massoum melanggar konstitusi.

Dalam pidato di stasiun televisi nasional Minggu malam, Maliki mengatakan, bahwa ia akan mengajukan gugatan hukum terhadap presiden baru Irak, Fuad Massoum. Maliki merasa punya kekuasaan mutlak, setelah partainya memenangkan pemilu Irak April lalu.

Situasi di Baghad akibat krisis politik ini menjadi memanas. Beberapa jam setelah Maliki pidato, pasukan keamanan Irak dikerahkan dalam jumlah yang sangat besar di seluruh Baghdad.

Para tentara disiagakan di wilayah yang biasa disebut Zona Hijau. Di antaranya, kawasan rumah perdana menteri, gedung parlemen, kantor-kantor pemerintah penting dan sejumlah kantor kedutaan asing di Irak.

Maliki sedang mengincar kursi perdana menteri Irak untuk ketiga kalinya. Namun, sejak kekacauan terjadi di Irak, sejumlah sekutu politiknya mendesak agar dia mengundurkan diri.

Presiden baru Irak, berwenang untuk mempersatukan berbagai komunitas di negara itu. Namun, karena persoalan politik, presiden baru Irak ditentang Maliki. ”Sikap ini merupakan kudeta pada konstitusi dan proses politik di negara yang diatur oleh sistem demokrasi dan federal,” kata Maliki.

”Pelanggaran konstitus yang disengaja dilakukan oleh presiden akan memiliki konsekuensi serius pada kesatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan Irak. Serta masuknya proses politik ke jalur gelap,” imbuh Maliki, seperti dikutip Reuters, Senin (11/8/2014).

Sementara itu, Amerika Serikat terang-terangan memberikan dukungan penuh kepada presiden baru Irak. AS memperingatkan Maliki agar tidak memunculkan krisis politik di Irak.