Australia: SBY dan Mega Tak Terlibat
Kamis, 31 Juli 2014 - 20:18 WIB
Australia: SBY dan Mega Tak Terlibat
A
A
A
JAKARTA - Australia menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak terlibat dalam kasus korupsi yang sedang diproses penegak hukum di negeri tersebut.
“Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency,” dalam pernyataan pers yang dirilis Kedutaan Australia di Jakarta, Kamis (31/7/2014).
Menurutnya pelarangan publikasi kasus tersebut memang terkait nama-nama besar tokoh di kawasan Asia. Namun tidak berarti nama-nama tokoh tersebut terlibat di dalam kasus tersebut.
“Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka,” demikian keterangan tertulis kedutaan itu, Kamis (31/7/2014).
Pemerintah Australia memandang perintah pelarangan publikasi merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh-tokoh tersebut dari risiko sindiran yang tak berdasar.
Terkait bocornya larangan publikasi kasus korupsi yang ikut menyebut nama-nama tokoh Asia oleh WikiLeaks, Pemerintah Australia akan mengambil tindakan hukum.
”Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian,” imbuh keterangan Kedutaaan Besar Australia di Jakarta.
Seperti diberitakan Sindonews, kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia.
Menurut WikiLeaks dalam dokumen tertanggal 29 Juli 2014, karyawan dari kedua perusahaan itu diuga menyuap para pejabat Indonesia, Malaysia, dan Vietnam untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kertas.
”Ini adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ada sensor oleh pihak berwenang Australia mengenai kasus (dugaan korupsi) senilai multijuta dolar,” bunyi dokumen WikiLeaks.
“Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency,” dalam pernyataan pers yang dirilis Kedutaan Australia di Jakarta, Kamis (31/7/2014).
Menurutnya pelarangan publikasi kasus tersebut memang terkait nama-nama besar tokoh di kawasan Asia. Namun tidak berarti nama-nama tokoh tersebut terlibat di dalam kasus tersebut.
“Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka,” demikian keterangan tertulis kedutaan itu, Kamis (31/7/2014).
Pemerintah Australia memandang perintah pelarangan publikasi merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh-tokoh tersebut dari risiko sindiran yang tak berdasar.
Terkait bocornya larangan publikasi kasus korupsi yang ikut menyebut nama-nama tokoh Asia oleh WikiLeaks, Pemerintah Australia akan mengambil tindakan hukum.
”Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian,” imbuh keterangan Kedutaaan Besar Australia di Jakarta.
Seperti diberitakan Sindonews, kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia.
Menurut WikiLeaks dalam dokumen tertanggal 29 Juli 2014, karyawan dari kedua perusahaan itu diuga menyuap para pejabat Indonesia, Malaysia, dan Vietnam untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kertas.
”Ini adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ada sensor oleh pihak berwenang Australia mengenai kasus (dugaan korupsi) senilai multijuta dolar,” bunyi dokumen WikiLeaks.
(esn)
