Prancis Sarankan UE Kirim Misi Pengamat di Jalur Gaza
Rabu, 16 Juli 2014 - 21:16 WIB
Prancis Sarankan UE Kirim Misi Pengamat di Jalur Gaza
A
A
A
PARIS - Prancis pada Rabu (16/7/2014) menyarankan Uni Eropa (UE) untuk membuat misi pengamatan di jalur Gaza. Tindakan ini perlu dilakukan guna mendorong gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Melansir Channel News Asia, Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius dikabarkan telah memberikan proposal resmi terkait misi tersebut. Proposal ini sendiri datang di tengah semakin meningkatnya jumlah korban akibat serangan Israel.
"Eropa siap untuk mengambil sebuah langkah besar dalan konflik Israel-Hamas, terutama melalui apa yang kita sebut UE Border Assistance Mission (EUBAM), yang merupakan kekuatan yang bisa memantau pergerakan antara Gaza dan Israel,” ungkap Fabius.
UE sendiri pernah menerapkan operasi serupa pada tahun 2005 di wilayah perbatasan Rafah, perbatasan antara Gaza dan Mesir. Bekerjasama dengan para pejabat Palestina dan Israel, UE melakukan pengawasan segala tindakan di wilayah tersebut.
"Negara-negara Arab telah mengatakan, mereka mendukung misi ini, dan saat kami masih membutuhkan persetujuan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk bisa menjalankan UEBAM," Fabius menambahkan.
Melansir Channel News Asia, Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius dikabarkan telah memberikan proposal resmi terkait misi tersebut. Proposal ini sendiri datang di tengah semakin meningkatnya jumlah korban akibat serangan Israel.
"Eropa siap untuk mengambil sebuah langkah besar dalan konflik Israel-Hamas, terutama melalui apa yang kita sebut UE Border Assistance Mission (EUBAM), yang merupakan kekuatan yang bisa memantau pergerakan antara Gaza dan Israel,” ungkap Fabius.
UE sendiri pernah menerapkan operasi serupa pada tahun 2005 di wilayah perbatasan Rafah, perbatasan antara Gaza dan Mesir. Bekerjasama dengan para pejabat Palestina dan Israel, UE melakukan pengawasan segala tindakan di wilayah tersebut.
"Negara-negara Arab telah mengatakan, mereka mendukung misi ini, dan saat kami masih membutuhkan persetujuan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk bisa menjalankan UEBAM," Fabius menambahkan.
(esn)
