Hamas: Pemerintah Persatuan Kurang Perhatikan Gaza
Selasa, 01 Juli 2014 - 13:27 WIB
Hamas: Pemerintah Persatuan Kurang Perhatikan Gaza
A
A
A
RAMALLAH/GAZA - Hamas dan Fatah kembali dikabarkan mengalami gesekan, setelah sebelumnya dua faksi di Palestina itu memutuskan berdamai beberapa waktu lalu. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam pemerintah persatuan Palestina yang baru beberapa bulan terbentuk.
Melansir Xinhua, Selasa (1/7/2014), gesekan ini muncul setelah Hamas kerap melakukan protes terhadap pemerintah persatuan. Hamas menuduh pemerintah hanya berfokus pada Ramallah dan kurang mengurusi wilayah Gaza.
“Terdapat kekosongan adminstrasi di Gaza, di mana rakyat di sana sedang menderita. Sejauh ini para menteri pemerintah persatuan dari Tepi Barat tidak berkomunikasi dengan wakil-wakil mereka di Jalur Gaza,” ungkap Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas di Gaza.
"Bahkan, pemerintah persatuan saat ini hanya perpanjangan tangan dari mantan pemerintah di Ramallah dan berhubungan dengan Jalur Gaza dianggap sebagai entitas ilegal, termasuk berhubungan dengan para menteri di Gaza," Abu Zurhi menambahkan.
Sebelumnya pada Juni lalu, Hamas memprotes keras pemerintah persatuan karena tidak membayar gaji lebih dari 40 ribu karyawan di Gaza. Para karyawan ini dipekerjakan oleh Hamas, setelah pengambilalihan gerakan Islam di Jalur Gaza pada Juni 2007.
Pemerintah persatuan mengumumkan bahwa mereka tidak akan mampu membayar gaji karyawan Hamas karena krisis keuangan yang parah di tubuh Otoritas Nasional Palestina (PNA). Menurut para pejabat, pemerintah persatuan telah membentuk panitia teknis untuk mempelajari krisis dalam waktu empat bulan, untuk menemukan solusi yang tepat.
Melansir Xinhua, Selasa (1/7/2014), gesekan ini muncul setelah Hamas kerap melakukan protes terhadap pemerintah persatuan. Hamas menuduh pemerintah hanya berfokus pada Ramallah dan kurang mengurusi wilayah Gaza.
“Terdapat kekosongan adminstrasi di Gaza, di mana rakyat di sana sedang menderita. Sejauh ini para menteri pemerintah persatuan dari Tepi Barat tidak berkomunikasi dengan wakil-wakil mereka di Jalur Gaza,” ungkap Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas di Gaza.
"Bahkan, pemerintah persatuan saat ini hanya perpanjangan tangan dari mantan pemerintah di Ramallah dan berhubungan dengan Jalur Gaza dianggap sebagai entitas ilegal, termasuk berhubungan dengan para menteri di Gaza," Abu Zurhi menambahkan.
Sebelumnya pada Juni lalu, Hamas memprotes keras pemerintah persatuan karena tidak membayar gaji lebih dari 40 ribu karyawan di Gaza. Para karyawan ini dipekerjakan oleh Hamas, setelah pengambilalihan gerakan Islam di Jalur Gaza pada Juni 2007.
Pemerintah persatuan mengumumkan bahwa mereka tidak akan mampu membayar gaji karyawan Hamas karena krisis keuangan yang parah di tubuh Otoritas Nasional Palestina (PNA). Menurut para pejabat, pemerintah persatuan telah membentuk panitia teknis untuk mempelajari krisis dalam waktu empat bulan, untuk menemukan solusi yang tepat.
(esn)
