Korut: AS Kampanye Kotor untuk Tutupi Borok HAM
Korut: AS Kampanye Kotor untuk Tutupi Borok HAM
A
A
A
PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan, Amerika Serikat (AS) sedang melancarkan kampanye kotor melawan Pyongyang untuk mengalihkan perhatian dunia atas borok dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan. Tuduhan serupa juga ditujukan kepada Korea Selatan (Korsel).
Dalam sebuah surat untuk Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki –moon tertanggal 7 Mei 2014, Duta Besar Korut untuk PBB, Ja Song Nam, mengatakan, pihaknya memiliki catatan tersendiri terkait borok pelanggaran HAM yang dilakukan AS dan Korsel.
“Sudah waktunya bagi AS untuk berperilaku rasional dan menyadari mengapa bangsa kita mengutuk AS sebagai musuh bebuyutan dengan kemarahan yang besar dan mengapa tentara kita mempersiapkan untuk konfrontasi nuklir dengan AS, dengan memegang slogan 'Hancurkan imperialis agresor AS, musuh bebuyutan rakyat Korea!',” katanya, seperti dikutip Reuters, Rabu (4/6/2014).
Ungkapan kekesalan Korut itu muncul, setelah penyelidikan PBB menyimpulkan bahwaKepala Kemanan Korut, dan bahkan mungkin Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un harus diadili, karena memerintahkan penyiksaan sistematis yang setara dengan kejaman era Nazi.
Dia membeberkan ketimpangan yang terjadi di AS dan Korsel.”Isu-isu hak asasi manusia menimbulkan kekhawatiran serius di Korsel dan AS, di mana hukum rimba diterapkan. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin,” bunyi kutipan surat yang ditujukan kepada Ki-moon.
Dalam sebuah surat untuk Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki –moon tertanggal 7 Mei 2014, Duta Besar Korut untuk PBB, Ja Song Nam, mengatakan, pihaknya memiliki catatan tersendiri terkait borok pelanggaran HAM yang dilakukan AS dan Korsel.
“Sudah waktunya bagi AS untuk berperilaku rasional dan menyadari mengapa bangsa kita mengutuk AS sebagai musuh bebuyutan dengan kemarahan yang besar dan mengapa tentara kita mempersiapkan untuk konfrontasi nuklir dengan AS, dengan memegang slogan 'Hancurkan imperialis agresor AS, musuh bebuyutan rakyat Korea!',” katanya, seperti dikutip Reuters, Rabu (4/6/2014).
Ungkapan kekesalan Korut itu muncul, setelah penyelidikan PBB menyimpulkan bahwaKepala Kemanan Korut, dan bahkan mungkin Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un harus diadili, karena memerintahkan penyiksaan sistematis yang setara dengan kejaman era Nazi.
Dia membeberkan ketimpangan yang terjadi di AS dan Korsel.”Isu-isu hak asasi manusia menimbulkan kekhawatiran serius di Korsel dan AS, di mana hukum rimba diterapkan. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin,” bunyi kutipan surat yang ditujukan kepada Ki-moon.
(mas)
Explore More