Pisah dari Ukraina, Luhansk Terapkan Darurat Militer

LUHANSK-Republik Rakyat Luhansk (LPR) wilayah di Ukraina timur yang telah memproklamirkan kemerdekaan dari Ukraina usai referendum beberapa waktu lalu, telah menerapkan darurat militer.

Penerapan status darurat militer itu juga disertai dengan mobilisasi warga. Darurat militer diumumkan setelah terjadi bentrok antara pasukan Kiev, Ukraina dengan pasukan pertahanan diri Luhansk. (Baca: Bentrok dengan Separatis Pro-Rusia, 8 Pasukan Kiev Tewas)

”Bentrokan bersenjata antara perwakilan pasukan pertahanan diri masyarakat dan penegak hukum Ukraina berlanjut di utara Republik (Rakyat Luhansk) yang memproklamirkan diri,” bunyi pernyataan pimpinan LPR, yang dilansir Itar-Tass, Kamis (22/5/2014).

Pimpinan LPR menyatakan siap untuk duduk di meja perundingan dengan pihak Ukraina, jika pasukan Kiev berhenti melakukan operasi militer di wilayah mereka. Gubernur yang ditunjuk pimpinan LPR untuk wilayah Luhansk timur, Valery Bolotov, mengatakan, pasukan Kiev diyakini akan melakukan serangan besar menjelang pemilu presiden Ukraina 25 Mei 2014 nanti.

”Kami menuntut agar semua formasi bersenjata (Kiev) segera ditarik dari wilayah LPR,” kata Bolotov. ”Kami siap untuk melakukan pembicaraan, tetapi hanya setelah Ukraina menghentikan agresi terhadap negara kita.”

Dia menuduh pasukan Kiev telah melakukan operasi khusus dengan meneror penduduk setempat, di Luhansk. LPR juga mendesak PBB untuk mengakui kemerdekaan mereka.”Majelis Republik Rakyat Luhansk meminta Anda untuk mengakui kedaulatan dan kemerdekaan negara kita,” bunyi pernyataan LPR yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki –moon.