Beda pemilihan presiden di Indonesia dan Iran
Kamis, 06 Maret 2014 - 19:49 WIB
Beda pemilihan presiden di Indonesia dan Iran
A
A
A
Sindonews.com – Dubes Iran untuk Indonesia, Mahmoud Farazandeh, menggelar diskusi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, dan sejumlah jurnalis Tanah Air. Diskusi yang menyoroti masalah hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi itu digelar di kediaman Dubes Iran, di Jakarta.
Dalam diskusi, terungkap demokrasi di Iran telah berkembang pesat, termasuk dalam hal pemilihan presiden. Bahkan, di Iran siapa pun yang merasa mampu menjadi calon presiden berhak maju untuk diseleksi dan dipilih dalam pemilu.
”Di Indonesia untuk menjadi presiden, seseorang harus dicalonkan partai yang mendapatkan 20 persen suara pada saat pemilu. Sedangkan di Iran, siapapun bisa mencalonkan diri menjadi presiden,” kata Sugeng Sariadi, mediator yang menyimpulkan inti diskusi pada Kamis (6/3/2014).
Sebelum berdiskusi, Zarif juga sempat bertemu Menlu Indonesia, Marty Natalegawa. Dalam pertemuan itu, Zarif berpesan kepada Pemerintah Indonesia untuk menolak intoleransi dan praktik-praktik kekerasan. Dia juga menyerukan Pemerintah Indonesia untuk melindungi kaum Muslim Syiah.
"Satu-satunya cara untuk memberikan perlindungan kepada kaum Syiah di seluruh dunia, yaitu bekerja sama menolak intoleransi, ekstrimisme dan kekerasan," kata Zarif, dalam jumpa pers, di kompleks Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Indonesia dan Iran dapat menjadi garda terdepan sebagai negara Islam. Penting untuk menyerukan dan mempromosikan kepada kaum Muslim dan pemeluk agama lain, untuk mengedepankan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia," imbuh Zarif.
Dalam diskusi, terungkap demokrasi di Iran telah berkembang pesat, termasuk dalam hal pemilihan presiden. Bahkan, di Iran siapa pun yang merasa mampu menjadi calon presiden berhak maju untuk diseleksi dan dipilih dalam pemilu.
”Di Indonesia untuk menjadi presiden, seseorang harus dicalonkan partai yang mendapatkan 20 persen suara pada saat pemilu. Sedangkan di Iran, siapapun bisa mencalonkan diri menjadi presiden,” kata Sugeng Sariadi, mediator yang menyimpulkan inti diskusi pada Kamis (6/3/2014).
Sebelum berdiskusi, Zarif juga sempat bertemu Menlu Indonesia, Marty Natalegawa. Dalam pertemuan itu, Zarif berpesan kepada Pemerintah Indonesia untuk menolak intoleransi dan praktik-praktik kekerasan. Dia juga menyerukan Pemerintah Indonesia untuk melindungi kaum Muslim Syiah.
"Satu-satunya cara untuk memberikan perlindungan kepada kaum Syiah di seluruh dunia, yaitu bekerja sama menolak intoleransi, ekstrimisme dan kekerasan," kata Zarif, dalam jumpa pers, di kompleks Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Indonesia dan Iran dapat menjadi garda terdepan sebagai negara Islam. Penting untuk menyerukan dan mempromosikan kepada kaum Muslim dan pemeluk agama lain, untuk mengedepankan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia," imbuh Zarif.
(mas)
