Taiwan angkat isu kebebasan pers saat dialog dengan China
Senin, 10 Februari 2014 - 21:15 WIB
Taiwan angkat isu kebebasan pers saat dialog dengan China
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Taiwan mengaku akan mengangkat isu kebebasan pers saat melakukan dialog antar pemerintah pertama dengan China sejak 1949. Langkah ini dilakukan setelah ditolaknya akreditasi bagi media untuk pertemuan yang akan digelar pada Selasa (11/2/2014).
Wang Yu-chi, Ketua Dewan urusan Daratan yang merumuskan kebijakan China, menyatakan akan mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pertukaran informasi berita ketika bertemu dengan Kepala kantor urusan Taiwan-China, Zhang Zhijun.
"Kebebasan pers adalah nilai universal. Kami telah berulang kali mengatakan, bahwa hal yang paling penting tentang pertukaran berita antara kedua belah pihak adalah aliran bebas dan informasi setara," kata Yu-chi, Senin (10/2/2014), seperti dikutip dari AFP.
Pembicaraan ini akan dilangsungkan di Nanjing, Provinsi Jiangsu, China timur. Selanjutnya, Yu-chi akan melakukan lawatan ke Shanghai. Kunjungan resmi pertama pejabat Taiwan ke China daratan ini bisa terwujud setelah dilakukannya upaya normalisasi hubungan kedua negara selama bertahun-tahun.
Keputusan China yang menolak akreditasi bagi wartawan juga memicu kecaman dari Asosiasi Jurnalis Taiwan (ATJ) dan Federasi Internasional Jurnalis (IFJ). Keduanya menggambarkan keputusan ini sebagai serangan terhadap wartawan.
"Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemerintah China telah serius menekan kebebasan pers," kata ATJ dalam sebuah pernyataan.
Wang Yu-chi, Ketua Dewan urusan Daratan yang merumuskan kebijakan China, menyatakan akan mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pertukaran informasi berita ketika bertemu dengan Kepala kantor urusan Taiwan-China, Zhang Zhijun.
"Kebebasan pers adalah nilai universal. Kami telah berulang kali mengatakan, bahwa hal yang paling penting tentang pertukaran berita antara kedua belah pihak adalah aliran bebas dan informasi setara," kata Yu-chi, Senin (10/2/2014), seperti dikutip dari AFP.
Pembicaraan ini akan dilangsungkan di Nanjing, Provinsi Jiangsu, China timur. Selanjutnya, Yu-chi akan melakukan lawatan ke Shanghai. Kunjungan resmi pertama pejabat Taiwan ke China daratan ini bisa terwujud setelah dilakukannya upaya normalisasi hubungan kedua negara selama bertahun-tahun.
Keputusan China yang menolak akreditasi bagi wartawan juga memicu kecaman dari Asosiasi Jurnalis Taiwan (ATJ) dan Federasi Internasional Jurnalis (IFJ). Keduanya menggambarkan keputusan ini sebagai serangan terhadap wartawan.
"Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemerintah China telah serius menekan kebebasan pers," kata ATJ dalam sebuah pernyataan.
(esn)
