Oposisi Suriah siapkan badan transisi dalam kurun 6 bulan
Rabu, 22 Januari 2014 - 23:03 WIB
Oposisi Suriah siapkan badan transisi dalam kurun 6 bulan
A
A
A
Sindonews.com – Oposisi Suriah berencana untuk mendirikan sebuah badan transisi dalam kurun tiga sampai enam bulan. Badan transisi ini didirikan untuk mencegah perundingan bertahun-tahun dengan pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
Seorang delegasi oposisi Suriah, Anas al-Abdah, mengatakan pada Reuters, Rabu (22/1/2014), bahwa proposal pendirian badan transisi itu akan diajukan ketika negosiasi formal di bawah naungan PBB dimulai pada Jumat (24/1/2013).
"Pertama, delegasi rezim Suriah harus memiliki komitmen untuk perjanjian Jenewa 1," kata Abdah, mengacu pada rencana internasional untuk mendirikan sebuah badan transisi, dengan kekuasaan eksekutif penuh dan telah disetujui oleh negara-negara dunia pada Juni 2012.
"Tanpa persetujuan rezim Suriah soal Jenewa 1, kita tidak akan memiliki titik acuan bagi pembicaraan," tambahnya. "Kita sudah memiliki nama dalam acuan untuk Badan Transisi dan kedua belah pihak akan memiliki hak veto soal nama wakilnya. Kami tidak memiliki masalah dengan itu," kata Abdah.
"Jika rezim Suriah tidak mengacu pada kesepakatan Jenewa 1, kita akan mengulangi kesalahan seperti halnya Palestina dan membiarkan pembicaraan ini berlangsung selama bertahun-tahun,” lanjutnya.
Seorang delegasi oposisi Suriah, Anas al-Abdah, mengatakan pada Reuters, Rabu (22/1/2014), bahwa proposal pendirian badan transisi itu akan diajukan ketika negosiasi formal di bawah naungan PBB dimulai pada Jumat (24/1/2013).
"Pertama, delegasi rezim Suriah harus memiliki komitmen untuk perjanjian Jenewa 1," kata Abdah, mengacu pada rencana internasional untuk mendirikan sebuah badan transisi, dengan kekuasaan eksekutif penuh dan telah disetujui oleh negara-negara dunia pada Juni 2012.
"Tanpa persetujuan rezim Suriah soal Jenewa 1, kita tidak akan memiliki titik acuan bagi pembicaraan," tambahnya. "Kita sudah memiliki nama dalam acuan untuk Badan Transisi dan kedua belah pihak akan memiliki hak veto soal nama wakilnya. Kami tidak memiliki masalah dengan itu," kata Abdah.
"Jika rezim Suriah tidak mengacu pada kesepakatan Jenewa 1, kita akan mengulangi kesalahan seperti halnya Palestina dan membiarkan pembicaraan ini berlangsung selama bertahun-tahun,” lanjutnya.
(esn)
