Larang LSM, Malaysia dikecam Amnesty Internasional
Kamis, 09 Januari 2014 - 13:44 WIB
Larang LSM, Malaysia dikecam Amnesty Internasional
A
A
A
Sindonews.com - Amnesty International mengecam kebijakan Pemerintah Malaysia yang melarang aktivitas koalisi LSM Malaysia (Comango). Menurut Pemerintah Malaysia koalisi itu terdiri dari puluhan LSM yang tidak terdaftar.
Sekretaris Jenderal Kementerian Malaysia, Khalid Mohamad Shariff, mengatakan, aktivitas Comango bertentangan dengan Islam. Yakni, memperjuangkan masalah hak kaum gay, lesbian dan transgender.
Koalisi LSM yang dilarang Pemerintah Malaysia, tahun lalu mengadukan ke PBB. Aduan itu mendapat respon dari Amnesty Internasional.
”Melarang Comango adalah tindakan sangat mengganggu. Yang ditujukan untuk membungkam suara-suara kritis. (Kami) berharap Malaysia menegakkan hukum dan standar hak asasi manusia internasional,” kata Hazel Galang - Folli, peneliti Amnesty Internationaluntuk Malaysia, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Malaysian Insider, Kamis (9/1/2014).
Menurutnya, koalisi LSM di Malaysia, sejatinya mengkritisi masalah kekecewaan publik atas korupsi dan otoritarianisme. Di mana Perdana Menteri Najib Razak pada tahun 2011 menjanjikan ada perubahan yang lebih demokratis saat kampanye pemilu Mei tahun lalu.
Sekretaris Jenderal Kementerian Malaysia, Khalid Mohamad Shariff, mengatakan, aktivitas Comango bertentangan dengan Islam. Yakni, memperjuangkan masalah hak kaum gay, lesbian dan transgender.
Koalisi LSM yang dilarang Pemerintah Malaysia, tahun lalu mengadukan ke PBB. Aduan itu mendapat respon dari Amnesty Internasional.
”Melarang Comango adalah tindakan sangat mengganggu. Yang ditujukan untuk membungkam suara-suara kritis. (Kami) berharap Malaysia menegakkan hukum dan standar hak asasi manusia internasional,” kata Hazel Galang - Folli, peneliti Amnesty Internationaluntuk Malaysia, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Malaysian Insider, Kamis (9/1/2014).
Menurutnya, koalisi LSM di Malaysia, sejatinya mengkritisi masalah kekecewaan publik atas korupsi dan otoritarianisme. Di mana Perdana Menteri Najib Razak pada tahun 2011 menjanjikan ada perubahan yang lebih demokratis saat kampanye pemilu Mei tahun lalu.
(mas)
