Gagal ubah UU, KPK Thailand tuntut 308 politisi
Rabu, 08 Januari 2014 - 18:34 WIB
Gagal ubah UU, KPK Thailand tuntut 308 politisi
A
A
A
Sindonews.com – Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) Thailand mengajukan tuntutan terhadap 308 anggota DPR, yang sebagian besar dari partai pendukung Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Ratusan politisi itu diuntut KPK-nya Thailand, karena gagal mengamandemen konstitusi tentang Komposisi Senat Thailand.
Juru bicara NACC, Vicha Mahakun, mengatakan, 308 politisi itu diketahui melanggar hukum berdasarkan hasil penyelidikan awal. Jika terbukti bersalah, mereka akan diadukan ke majelis tinggi parlemen, dan terancam tidak bisa terjun ke panggung politik selama lima tahun.
Kelompok pendukung Yingluck melihat kasus ini sebagai salah satu dari sejumlah manuver politik, untuk menghapus Partai Puea Thai (partai pendukung Yingluck) dari kekuasaan.
Wakil juru bicara Partai Puea Thai, Anusorn Iamsa, membela para politisi itu. Menurutnya, ratusan anggota DPR tersebut hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur.”Mereka hanya anggota parlemen dan tugas mereka mengeluarkan undang-undang,” ujarnya, seperti dikutip Bangkok Post, Rabu (8/1/2014).
Sementara itu, upaya penuntutan tersebut disambut antusias demonstran anti-Yingluck. Mereka komitmen untuk terus menggelar protes dan menolak tawaran pemilu pada Februari 2014 mendatang.
Namun, pihak Pemerintah Thailand siap meredam gejolak tersebut. ”Semuanya sudah disiapkan untuk menyatakan keadaan darurat jika protes meningkat menjadi kekerasan, misalnya dengan serangan-serangan terhadap orang-orang , bangunan atau tindakan terorisme,” kata kepala Dewan Keamanan Nasional, Paradorn Pattanatabut kepada wartawan.
Ratusan politisi itu diuntut KPK-nya Thailand, karena gagal mengamandemen konstitusi tentang Komposisi Senat Thailand.
Juru bicara NACC, Vicha Mahakun, mengatakan, 308 politisi itu diketahui melanggar hukum berdasarkan hasil penyelidikan awal. Jika terbukti bersalah, mereka akan diadukan ke majelis tinggi parlemen, dan terancam tidak bisa terjun ke panggung politik selama lima tahun.
Kelompok pendukung Yingluck melihat kasus ini sebagai salah satu dari sejumlah manuver politik, untuk menghapus Partai Puea Thai (partai pendukung Yingluck) dari kekuasaan.
Wakil juru bicara Partai Puea Thai, Anusorn Iamsa, membela para politisi itu. Menurutnya, ratusan anggota DPR tersebut hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur.”Mereka hanya anggota parlemen dan tugas mereka mengeluarkan undang-undang,” ujarnya, seperti dikutip Bangkok Post, Rabu (8/1/2014).
Sementara itu, upaya penuntutan tersebut disambut antusias demonstran anti-Yingluck. Mereka komitmen untuk terus menggelar protes dan menolak tawaran pemilu pada Februari 2014 mendatang.
Namun, pihak Pemerintah Thailand siap meredam gejolak tersebut. ”Semuanya sudah disiapkan untuk menyatakan keadaan darurat jika protes meningkat menjadi kekerasan, misalnya dengan serangan-serangan terhadap orang-orang , bangunan atau tindakan terorisme,” kata kepala Dewan Keamanan Nasional, Paradorn Pattanatabut kepada wartawan.
(mas)
