Kelompok HAM tuntut penyelidikan pembunuhan pendukung Morsi
Rabu, 11 Desember 2013 - 02:14 WIB
Kelompok HAM tuntut penyelidikan pembunuhan pendukung Morsi
A
A
A
Sindonews.com – Sebuah aliansi yang terdiri dari 13 kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), pada Selasa (10/12/2013), mendesak pemerintah sementara Mesir yang didukung militer Mesir untuk menyelidiki pembunuhan massal demonstran oleh pasukan keamanan selama aksi demontrasi Ikhwanul Muslimin, pasca lengsernya Presiden Mohamed Morsi.
Menurut aliansi ini, Jaksa Penuntut Mesir belum menyelidiki dan menahan anggota pasukan keamanan yang dianggap bertanggung jawab untuk penggunaan kekerasan yang berlebihan dan kekuatan mematikan pada 14 Agustus silam, ketika tentara dan polisi menyerbu basis pendukung Morsi di Kairo.
"Tidak akan ada harapan bagi aturan hukum dan stabilitas politik di Mesir, tanpa pertanggungjawaban atas apa yang mungkin menjadi insiden tunggal terbesar dari pembunuhan massal dalam sejarah Mesir pada 14 Agustus," kata Abdel-Razek Gasser, Direktur di Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi.
Tanggal 14 Agustus menandai hari paling berdarah dalam bentrokan antara Ikhwanul Muslimin dengan aparat Mesir. Turut tergabung dalam aliansi ini, dua kelompok HAM internasional, Amnesty International dan Human Rights Watch.
Menurut aliansi ini, Jaksa Penuntut Mesir belum menyelidiki dan menahan anggota pasukan keamanan yang dianggap bertanggung jawab untuk penggunaan kekerasan yang berlebihan dan kekuatan mematikan pada 14 Agustus silam, ketika tentara dan polisi menyerbu basis pendukung Morsi di Kairo.
"Tidak akan ada harapan bagi aturan hukum dan stabilitas politik di Mesir, tanpa pertanggungjawaban atas apa yang mungkin menjadi insiden tunggal terbesar dari pembunuhan massal dalam sejarah Mesir pada 14 Agustus," kata Abdel-Razek Gasser, Direktur di Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi.
Tanggal 14 Agustus menandai hari paling berdarah dalam bentrokan antara Ikhwanul Muslimin dengan aparat Mesir. Turut tergabung dalam aliansi ini, dua kelompok HAM internasional, Amnesty International dan Human Rights Watch.
(esn)
