Di tengah ancaman boikot, Bangladesh umumkan jadwal pemilu
Senin, 25 November 2013 - 23:05 WIB
Di tengah ancaman boikot, Bangladesh umumkan jadwal pemilu
A
A
A
Sindonews.com – Bangladesh mengumumkan rencana untuk menggelar pemilihan umum pada awal Januari 2014, meskipun ada ancaman boikot oleh partai oposisi utama dan protes massa yang meminta Perdana Menteri mundur dari posisinya.
Dalam pengumuman di televisi negara, Senin (25/11/2013), Kepala Pemilihan Umum, Kazi Rakibuddin Ahmad, mendesak semua pihak untuk mengambil bagian dalam pemilu mendatag. Ia juga mengumumkan, bahwa tentara akan dikerahkan di seluruh negara untuk mencegah bentrokan antara rival politik.
"Pemilu akan diselenggarakan pada 5 Januari 2014," kata Ahmad. Menurut Ahmad, pihaknya telah meminta Presiden Abdul Hamid untuk merundingkan diakhirinya sengketa antara Liga Awami Hasina dan oposisi yang didominasi oleh Partai Nasionalis Bangladesh.
"Kami sudah meminta presiden untuk secara pribadi melakukan langkah-langkah khusus dan mengakhiri kebuntuan ini," kata Ahmad. "Saya sudah meminta semua partai politik untuk menegakkan kehendak rakyat, menjaga perdamaian, dan kompromi," lanjutnya.
Sebelumnya, sebuah aliansi yang terdiri dari 18 partai oposisi telah mengancam akan memboikot pemilu, kecuali jika Perdana Menteri Sheikh Hasina setuju untuk mundur dan membuat jalan bagi pemerintah sementara untuk mengawasi pemilu.
Dalam pengumuman di televisi negara, Senin (25/11/2013), Kepala Pemilihan Umum, Kazi Rakibuddin Ahmad, mendesak semua pihak untuk mengambil bagian dalam pemilu mendatag. Ia juga mengumumkan, bahwa tentara akan dikerahkan di seluruh negara untuk mencegah bentrokan antara rival politik.
"Pemilu akan diselenggarakan pada 5 Januari 2014," kata Ahmad. Menurut Ahmad, pihaknya telah meminta Presiden Abdul Hamid untuk merundingkan diakhirinya sengketa antara Liga Awami Hasina dan oposisi yang didominasi oleh Partai Nasionalis Bangladesh.
"Kami sudah meminta presiden untuk secara pribadi melakukan langkah-langkah khusus dan mengakhiri kebuntuan ini," kata Ahmad. "Saya sudah meminta semua partai politik untuk menegakkan kehendak rakyat, menjaga perdamaian, dan kompromi," lanjutnya.
Sebelumnya, sebuah aliansi yang terdiri dari 18 partai oposisi telah mengancam akan memboikot pemilu, kecuali jika Perdana Menteri Sheikh Hasina setuju untuk mundur dan membuat jalan bagi pemerintah sementara untuk mengawasi pemilu.
(esn)
