Sri Lanka tolak penyelidikan kejahatan perang

Minggu, 17 November 2013 - 04:19 WIB
Sri Lanka tolak penyelidikan...
Sri Lanka tolak penyelidikan kejahatan perang
A A A
Sindonews.com – Seorang menteri Sri Lanka menolak tekanan untuk digelarnya penyelidikan internasional atas tuduhan kejahatan perang pada akhir konflik etnis di Sri Lanka. Ia mengatakan, pemerintah pasti tidak akan mengizinkan.

"Mengapa kita harus menjalani penyelidikan internasional? Kami keberatan untuk itu. Pasti, kami tidak akan membiarkan hal itu," kata Menteri Pembangunan Ekonomi Sri Lanka, Basil Rajapakse, Sabtu (16/11/2013).

Pernyataan Basil itu muncul, setelah Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, bahwa ia akan mendorong penyelidikan internasional melalui Dewan HAM PBB atas kejahatan perang di Sri Lanka.

Pemerintah Sri Lanka sendiri mengaku telah melakukan penyelidikan sendiri dan secara konsisten membantah warga sipil telah tewas dalam tahap terakhir perang saudara, ketika pasukan pemerintah menyerang pemberontak Macan Tamil di basis terakhir mereka.

Namun, kelompok HAM dan PBB mengatakan, sebanyak 40 ribu warga sipil mungkin telah tewas dalam serangan gencar itu. "Ini bukanlah hal yang baru, itu bukan pertama kalinya mereka katakan," kata Basil.
(esn)
Berita Terkini
Mossad Pasok Milisi...
Mossad Pasok Milisi Kurdi dengan Senjata yang Disita dari Hamas dan Hizbullah
3 jam yang lalu
Hamas Tak akan Serahkan...
Hamas Tak akan Serahkan Persenjataan, tapi Hanya Polisi yang Bawa Senjata di Gaza
4 jam yang lalu
Drone Terjang Galilea...
Drone Terjang Galilea Barat Beberapa Menit setelah Netanyahu Pergi
5 jam yang lalu
Iran Sebut Pangkalan...
Iran Sebut Pangkalan AS Target Sah dan Sumber Kekacauan Timur Tengah
6 jam yang lalu
Mayoritas Penduduk di...
Mayoritas Penduduk di 36 Negara Anggap Israel Tidak Baik
7 jam yang lalu
Iran Berupaya Pungut...
Iran Berupaya Pungut Biaya Layanan, Bukan Tol untuk Lintasi Selat Hormuz
8 jam yang lalu
Infografis
Bakar Uang Demi Perang:...
Bakar Uang Demi Perang: Jejak Kelam Ekonomi Militer AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved