Rouhani larang polisi moral tangkap wanita
Kamis, 14 November 2013 - 19:31 WIB
Rouhani larang polisi moral tangkap wanita
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Iran Hassan Rouhani melarang polisi moral Iran menangkap wanita yang dianggap berpakaian tidak sopan. Demikian seperti dilasir The Telegraph, harian Inggris, Rabu (13/11/2013).
Larangan tersebut merupakan realisasi atas janji Rouhani yang akan menekan ketatnya aturan penggunaan pakaian di negara Islam tersebut. Rouhani telah mengalihkan tugas Gashte Irsyad (Patroli Bimbingan) mengatur proyek pakaian sederhana kepada Kementerian Dalam Negeri Iran dengan tetap mempertahankan standar dalam berpakaian.
Kepala polisi Iran, Brigadir Jenderal Ismail Ahmadi Moghaddam mengatakan, masalah bagaimana perempuan dan laki-laki berpakaian tidak lagi menjadi persoalan penegak hukum. "Pemerintah telah memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Dewan Sosial yang saat ini mengatur kekuatan dan tujuan kami. Selain itu, kami akan tetap ada karena memang kehadiran kita tetap diharuskan," ungkap Moghaddam.
Moghaddam juga menyampaikan keluhan, bahwa polisi telah menjadi satu-satunya lembaga yang dipersalahkan atas kampanye pengaturan berbusana itu. Sebab, unit resmi keberadan mereka mengundang kritik atas pelanggaran berbusana yang berlebihan.
Patroli Bimbingan Iran merupakan bagian dari sebuah kerjasama dari 26 lembaga pemerintah yang telah menyedot biaya hingga jutaan dolar.
Selama kampanye Rowhani berjanji bahwa perempuan Iran akan dilindungi dari pelecehan dan akan aman dari tindakan pelecehan di jalan-jalan dan dapat menikmati keamanan yang nyata.
"Apakah saya tidak setuju dengan perempuan kami berpakaian sederhana di depan umum? pastinya. Kesederhanaan adalah tampilan luar dalam menggunakan jilbab.
Cara untuk menafsirkan pertanyaan yang kesederhanaan masyarakat kita memiliki hasil negatif yang bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai dengan konstitusi," terang Rouhani.
Larangan tersebut merupakan realisasi atas janji Rouhani yang akan menekan ketatnya aturan penggunaan pakaian di negara Islam tersebut. Rouhani telah mengalihkan tugas Gashte Irsyad (Patroli Bimbingan) mengatur proyek pakaian sederhana kepada Kementerian Dalam Negeri Iran dengan tetap mempertahankan standar dalam berpakaian.
Kepala polisi Iran, Brigadir Jenderal Ismail Ahmadi Moghaddam mengatakan, masalah bagaimana perempuan dan laki-laki berpakaian tidak lagi menjadi persoalan penegak hukum. "Pemerintah telah memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Dewan Sosial yang saat ini mengatur kekuatan dan tujuan kami. Selain itu, kami akan tetap ada karena memang kehadiran kita tetap diharuskan," ungkap Moghaddam.
Moghaddam juga menyampaikan keluhan, bahwa polisi telah menjadi satu-satunya lembaga yang dipersalahkan atas kampanye pengaturan berbusana itu. Sebab, unit resmi keberadan mereka mengundang kritik atas pelanggaran berbusana yang berlebihan.
Patroli Bimbingan Iran merupakan bagian dari sebuah kerjasama dari 26 lembaga pemerintah yang telah menyedot biaya hingga jutaan dolar.
Selama kampanye Rowhani berjanji bahwa perempuan Iran akan dilindungi dari pelecehan dan akan aman dari tindakan pelecehan di jalan-jalan dan dapat menikmati keamanan yang nyata.
"Apakah saya tidak setuju dengan perempuan kami berpakaian sederhana di depan umum? pastinya. Kesederhanaan adalah tampilan luar dalam menggunakan jilbab.
Cara untuk menafsirkan pertanyaan yang kesederhanaan masyarakat kita memiliki hasil negatif yang bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai dengan konstitusi," terang Rouhani.
(esn)
