Palestina ancam ajukan banding ke DK PBB
Rabu, 13 November 2013 - 04:14 WIB
Palestina ancam ajukan banding ke DK PBB
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Palestina pada Selasa (12/11/2013), mengancam akan mengajukan banding ke Dewan Keamanan PBB. Sikap ini diambil sebagai reaksi atas rencana Israel membangun pemukiman yahudi di Tepi Barat dan sebagai langkah untuk meningkatkan upaya Palestina bergabung dengan badan-badan PBB.
"Dalam beberapa jam mendatang, kepemimpinan Palestina akan mempertimbangkan mengajukan banding ke DK PBB dan mencari keanggotaan dalam organisasi internasional, jika Israel tidak membalikkan rencana pembangunan pemukiman baru, “ kata negosiator Palestina, Saeb Erakat kepada AFP.
Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan terkejut dan menyatakan rasa khawatiran atas laporan rencana pembangunan pemukiman yahudi. "Kami sangat prihatin dengan laporan terakhir ini," kata juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jennifer Psaki. "Kami terkejut oleh pengumuman ini dan sedang mencari penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Israel," lanjutnya.
Sebelumnya, Peace Now, lembaga yang memonitor aktivitas pemukiman di wilayah pendudukan Israel, menyatakan, Kementerian Perumahan Israel telah mengeluarkan tender pada akhir bulan lalu untuk menyusun rencana pembangunan 24 ribu pemukiman baru.
"Dengan tender untuk perencanaan, apa yang kita lihat adalah tahap awal yang dapat membuka pintu untuk konstruksi. Tidak dalam jangka pendek, namun beberapa tahun ke depan," sebut Peace Now dalam sebuah pernyataan.
Peace Now mengatakan, satu rencana pembangunan untuk konstruksi di daerah yang sangat sensitif, terjepit di antara Yerusalem dan Ramallah. Menurut lembaga itu, hal ini bisa menghambat segala upaya untuk mencapai kesepakatan tentang masa depan kota suci.
"Dalam beberapa jam mendatang, kepemimpinan Palestina akan mempertimbangkan mengajukan banding ke DK PBB dan mencari keanggotaan dalam organisasi internasional, jika Israel tidak membalikkan rencana pembangunan pemukiman baru, “ kata negosiator Palestina, Saeb Erakat kepada AFP.
Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan terkejut dan menyatakan rasa khawatiran atas laporan rencana pembangunan pemukiman yahudi. "Kami sangat prihatin dengan laporan terakhir ini," kata juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jennifer Psaki. "Kami terkejut oleh pengumuman ini dan sedang mencari penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Israel," lanjutnya.
Sebelumnya, Peace Now, lembaga yang memonitor aktivitas pemukiman di wilayah pendudukan Israel, menyatakan, Kementerian Perumahan Israel telah mengeluarkan tender pada akhir bulan lalu untuk menyusun rencana pembangunan 24 ribu pemukiman baru.
"Dengan tender untuk perencanaan, apa yang kita lihat adalah tahap awal yang dapat membuka pintu untuk konstruksi. Tidak dalam jangka pendek, namun beberapa tahun ke depan," sebut Peace Now dalam sebuah pernyataan.
Peace Now mengatakan, satu rencana pembangunan untuk konstruksi di daerah yang sangat sensitif, terjepit di antara Yerusalem dan Ramallah. Menurut lembaga itu, hal ini bisa menghambat segala upaya untuk mencapai kesepakatan tentang masa depan kota suci.
(esn)
