Protes laporan penyadapan, Dubes Australia dipanggil
A
A
A
Sindonews.com – Hari ini, (1/11/2013), Duta Besar Australia di Jakarta, Greg Moriarty, dipanggil pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Moriarty akan diminta menjelaskan soal laporan, bahwa Australia menyadap Indonesia melalui fasilitas yang ada di Kedubes Australia.
”Duta Besar Australia di Jakarta telah diminta datang ke Kementerian Luar Negeri, untuk dimintai penjelasan resmi dari Pemerintah Australia terhadap berita yang dimaksud,” tulis Kemenlu RI, melalui situs resminya.
Pihak Kemenlu mengatakan, sebagai negara tetangga dan bersahabat, tindakan penyadapan seperti yang diberitakan, sama sekali tidak mencerminkan semangat hubungan bersahabat yang selama ini terjalin. Pemerintah Indonesia, tidak bisa menerima tindakan itu.
Meski dipanggil, Menlu Marty Natalegawa tidak bisa menemui langsung Dubes Australia itu. Pasalnya, dia sedang berada di Perth, untuk menghadiri sebuah konferensi dengan Menlu Australia, Julie Bishop. Dubes Australia tersebut, akan ditemui pejabat senior di Kemelu RI.
Sebelumnya, media Australia melansir laporan, bahwa Australia sebenarnya sudah lama memata-matai atau menyadap data sejumlah negara tetangganya, terutama Indonesia. Penyadapan, dilakukan dari fasilitas yang terpasang di Kedutaan Australia yang ada di Jakarta.
Informasi itu dilansir Sidney Morning Herald, Kamis (31/10/2013), bersumber dari buku harian seorang diplomat Australian Defence Signals Bureau (Biro Pertahanan Australia), yang sekarang bernama Defence Signals Directorate (Direktorat Pertahanan).
Direktorat itu diketahui secara rutin membaca kabel diplomatik Indonesia dari pertengahan 1950-an dan seterusnya.
”(Proses) mata-mata kami mulai bekerjasama dengan intelijen Inggris , MI6 dan Pusat Kantor Komunikasi Pemerintahan. Dan seiring berjalannya waktu, (kami) bekerja sama yang lebih intim dengan National Security Agency (NSA) AS,” tulis media Australia itu.
”Dan kami tidak pernah berhenti memata-matai. Empat Dekade kemudian bocoran rahasia laporan Intelijen Pertahanan tertinggi di Indonesia dan Timor Timur tahun 1999 menunjukkan, bahwa intelijen Australia memiliki akses yang luas terhadap komunikasi militer dan sipil Indonesia,” lanjut laporan media itu.
”Duta Besar Australia di Jakarta telah diminta datang ke Kementerian Luar Negeri, untuk dimintai penjelasan resmi dari Pemerintah Australia terhadap berita yang dimaksud,” tulis Kemenlu RI, melalui situs resminya.
Pihak Kemenlu mengatakan, sebagai negara tetangga dan bersahabat, tindakan penyadapan seperti yang diberitakan, sama sekali tidak mencerminkan semangat hubungan bersahabat yang selama ini terjalin. Pemerintah Indonesia, tidak bisa menerima tindakan itu.
Meski dipanggil, Menlu Marty Natalegawa tidak bisa menemui langsung Dubes Australia itu. Pasalnya, dia sedang berada di Perth, untuk menghadiri sebuah konferensi dengan Menlu Australia, Julie Bishop. Dubes Australia tersebut, akan ditemui pejabat senior di Kemelu RI.
Sebelumnya, media Australia melansir laporan, bahwa Australia sebenarnya sudah lama memata-matai atau menyadap data sejumlah negara tetangganya, terutama Indonesia. Penyadapan, dilakukan dari fasilitas yang terpasang di Kedutaan Australia yang ada di Jakarta.
Informasi itu dilansir Sidney Morning Herald, Kamis (31/10/2013), bersumber dari buku harian seorang diplomat Australian Defence Signals Bureau (Biro Pertahanan Australia), yang sekarang bernama Defence Signals Directorate (Direktorat Pertahanan).
Direktorat itu diketahui secara rutin membaca kabel diplomatik Indonesia dari pertengahan 1950-an dan seterusnya.
”(Proses) mata-mata kami mulai bekerjasama dengan intelijen Inggris , MI6 dan Pusat Kantor Komunikasi Pemerintahan. Dan seiring berjalannya waktu, (kami) bekerja sama yang lebih intim dengan National Security Agency (NSA) AS,” tulis media Australia itu.
”Dan kami tidak pernah berhenti memata-matai. Empat Dekade kemudian bocoran rahasia laporan Intelijen Pertahanan tertinggi di Indonesia dan Timor Timur tahun 1999 menunjukkan, bahwa intelijen Australia memiliki akses yang luas terhadap komunikasi militer dan sipil Indonesia,” lanjut laporan media itu.
(mas)