Demokrasi Indonesia dipromosikan di Belanda

Rabu, 30 Oktober 2013 - 14:50 WIB
Demokrasi Indonesia dipromosikan di Belanda
Demokrasi Indonesia dipromosikan di Belanda
A A A
Sindonews.com - Clingendael Institute Belanda bekerjasama dengan KBRI Den Haag, menggelar kuliah umum bertema “Democracies, Non-Democracies and Democratization in Asia”, di Clingendael Institute Den Haag, Senin, (28/10/2013) lalu. Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, menjadi nara sumber tunggal dalam kuliah umum itu.

Hassan Wirajuda, Menlu RI periode 2001-2004 dan 2004-2009, yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hubungan Luar Negeri, memamparkan perkembangan demokrasi di wilayah Asia, ASEAN, dan khususnya di Indonesia. Jan Melisson, Senior Research Fellow Clingendael menjadi moderator Wirajuda.

”Demokratisasi di Indonesia berjalan sangat baik, dan bahkan menjadi model serta inspirasi negara-negara sahabat lainnya,” kata Hassan Wirajuda, seperti dikutip dari pemberitaan di situs Kemlu RI, Rabu (30/10/2013).
Menurutnya, proses reformasi Indonesia di berbagai bidang (sosial kemasyarakatan, administrasi kepemerintahan, otonomi daerah, hak asasi manusia, kebebasan media media, dan lain-lainnya) telah menghasilkan demokrasi yang mapan. Hal itu, juga ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil.

Sekitar tahun 2004, lanjut Wirajuda, akar demokrasi sudah sangat kuat di Indonesia dan mencapai “a point of no return”. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan cukup signifikan dalam memperkenalkan serta memperkuat konsep demokrasi dan keterbukaan di kawasan sekitar, baik Asia Tenggara (ASEAN) maupun Asia Pasifik.

Masih menurut Wirajuda, dalam konteks ASEAN, upaya tersebut terlihat dalam promosi demokrasi dan hak asasi manusia pada ASEAN Summit tahun 2003. Selain itu, upaya kuat Indonesia tercermin dalam pembentukan serta penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF), termasuk pendirian Institute IPD (Institute Peace and Democracy).

Di bagian lain, Wirajuda memaparkan pentingnya kaitan demokrasi dengan pembangunan, seperti yang dalami Indonesia. ”Pembangunan politik (demokrasi, keterbukaan) dan pembangunan ekonomi harus berjalan secara bersama-sama. Demokrasi pada gilirannya juga akan ikut membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di suatu negara, kawasan bahkan dunia,” imbuh dia.
(mas)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5341 seconds (0.1#10.140)