Soal 'manusia perahu', RI dituding usik kedaulatan Australia
Jum'at, 27 September 2013 - 11:02 WIB
Soal 'manusia perahu', RI dituding usik kedaulatan Australia
A
A
A
Sindonews.com – Polemik kebijakan Austrlia untuk menempatkan polisinya di Indonesia untuk menghentikan laju para pencari suaka atau dikenal sebagai “manusia perahu” terus bergulir. Mantan Menteri luar Negeri Australia, Alexander Downer, menuding balik Indonesia-lah yang mengusik kedaulatan Australia.
Komentar Downer, sebagai respons atas peringatan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, kepada Menlu Australia, Julie Bishhop, bahwa penempatan polisi Australia di Indonesia untuk menghalau laju “manusia perahu” tidak bisa diterima. Alasannya, hal itu bisa mengusik kedaulatan Indonesia.
Downer menganggap peringatan dari Marty itu janggal. Dia justru minta Indonesia menghentikan “retorika saleh”-nya. ”Mari kita lihat untuk kepentingan Natalegawa ini; kapal berbendera Indonesia dengan awak Indonesia yang melanggar hukum kita, karena membawa orang ke dalam wilayah perairan kita,” kata Downer, kepada ABC, kemarin (26/9/2013).
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, pada Jumat (27/9/2013), menjelaskan, masalah “manusia perahu” membuat “iritasi” hubungan Australia dengan Indonesia. Abbott yang membuat kebijakan penepatan polisi di wilayah Indonesia untuk menghalau laju ”manusia perahu” mengklaim tidak membahayakan hubungan Australia dengan Indonesia.
”Hal terakhir yang diinginkan orang, adalah memiliki hubungan Australia dengan Indonesia (yang baik), saya yakin akan bisa melewati tahap ‘iritasi’ hubungan ini,” imbuh dia. Abbott, pada akhir bulan ini dijadwalkan berkunjung ke Indonesia. Dia sudah berjanji untuk tidak membuat kebijakan yang mengusik kedaulatan Indonesia.
”Jika Australia melakukan sesuatu yang bodoh, jelas bisa (dalam bahaya), tetapi pemerintah tidak akan melakukan hal-hal bodoh ,” ucap Abbott. ”Kami akan melakukan hal-hal yang kuat dan masuk akal yang membangun hubungan baik yang sudah kita miliki dengan Indonesia.”
Sementara itu, pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Chris Bowen, berpendapat, kebijakan penempatan polisi yang dikenal sebagai “Operasi Borders Sovereign” Abbott sebagai ”penghinaan". Bowen berpendapat yang berpihak pada Indonesia. ”Ini bukan ‘iritan’ kepada Pemerintah Indonesia , ini adalah masalah yang jelas dan prinsipil untuk mereka (Indoenesia).”
Komentar Downer, sebagai respons atas peringatan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, kepada Menlu Australia, Julie Bishhop, bahwa penempatan polisi Australia di Indonesia untuk menghalau laju “manusia perahu” tidak bisa diterima. Alasannya, hal itu bisa mengusik kedaulatan Indonesia.
Downer menganggap peringatan dari Marty itu janggal. Dia justru minta Indonesia menghentikan “retorika saleh”-nya. ”Mari kita lihat untuk kepentingan Natalegawa ini; kapal berbendera Indonesia dengan awak Indonesia yang melanggar hukum kita, karena membawa orang ke dalam wilayah perairan kita,” kata Downer, kepada ABC, kemarin (26/9/2013).
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, pada Jumat (27/9/2013), menjelaskan, masalah “manusia perahu” membuat “iritasi” hubungan Australia dengan Indonesia. Abbott yang membuat kebijakan penepatan polisi di wilayah Indonesia untuk menghalau laju ”manusia perahu” mengklaim tidak membahayakan hubungan Australia dengan Indonesia.
”Hal terakhir yang diinginkan orang, adalah memiliki hubungan Australia dengan Indonesia (yang baik), saya yakin akan bisa melewati tahap ‘iritasi’ hubungan ini,” imbuh dia. Abbott, pada akhir bulan ini dijadwalkan berkunjung ke Indonesia. Dia sudah berjanji untuk tidak membuat kebijakan yang mengusik kedaulatan Indonesia.
”Jika Australia melakukan sesuatu yang bodoh, jelas bisa (dalam bahaya), tetapi pemerintah tidak akan melakukan hal-hal bodoh ,” ucap Abbott. ”Kami akan melakukan hal-hal yang kuat dan masuk akal yang membangun hubungan baik yang sudah kita miliki dengan Indonesia.”
Sementara itu, pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Chris Bowen, berpendapat, kebijakan penempatan polisi yang dikenal sebagai “Operasi Borders Sovereign” Abbott sebagai ”penghinaan". Bowen berpendapat yang berpihak pada Indonesia. ”Ini bukan ‘iritan’ kepada Pemerintah Indonesia , ini adalah masalah yang jelas dan prinsipil untuk mereka (Indoenesia).”
(esn)
