RI serahkan draf ratifikasi Konvensi Nagoya & Rotterdam ke PBB
Rabu, 25 September 2013 - 19:01 WIB
RI serahkan draf ratifikasi Konvensi Nagoya & Rotterdam ke PBB
A
A
A
Sindonews.com -Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, sebagai wakil Pemerintah Indonesia telah menyerahkan dua draf ratifikasi konvensi ke Markas Besar PBB, New York. Penyerahan draf ratifikasi Konvensi Rotterdam dan konvensi Nagoya dilakukan pada acaraTreaty Event, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68, kemarin, (24/9/2013).
Pemerintah Indonesia pada 8 Mei 2013 telah meratifikasi dua konvensi internasional. Yakni, pertama, Konvensi Rotterdam, tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2013.
Kedua, Konvensi Nagoya, tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2013.
Konvensi Rotterdam merupakan instrumen yang telah diratifikasi banyak negara. Isinya menjamin sebuah negara untuk mengatur perihal informasi dan kebijakan soal bahan kimia industri dan pestisida tertentu dalam perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia berharap penandatanganan draf konvensi ini dapat melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya secara global.
Beberapa konvensi lain yang terkait dengan Konvensi Rotterdam, adalah Konvensi Basel, yang mengatur tentang Pengawasan Perpindahan Lalu Lintas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. Serta Konvensi Stockholm, yang mengatur produksi dan penggunaan bahan-bahan kimia.
Khusus untuk ratifikasi Konvensi Nagoya, Indonesia meyakini bahwa pemberlakukan konvensi itu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas Sumber Daya Genetik. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang besar. Sebagai negara ke-21 yang meratifikasi Konvensi Nagoya, Indonesia mengimbau agar negara-negara lain juga turut mengikuti langkah Indonesia.
Pemerintah Indonesia pada 8 Mei 2013 telah meratifikasi dua konvensi internasional. Yakni, pertama, Konvensi Rotterdam, tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2013.
Kedua, Konvensi Nagoya, tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2013.
Konvensi Rotterdam merupakan instrumen yang telah diratifikasi banyak negara. Isinya menjamin sebuah negara untuk mengatur perihal informasi dan kebijakan soal bahan kimia industri dan pestisida tertentu dalam perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia berharap penandatanganan draf konvensi ini dapat melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya secara global.
Beberapa konvensi lain yang terkait dengan Konvensi Rotterdam, adalah Konvensi Basel, yang mengatur tentang Pengawasan Perpindahan Lalu Lintas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. Serta Konvensi Stockholm, yang mengatur produksi dan penggunaan bahan-bahan kimia.
Khusus untuk ratifikasi Konvensi Nagoya, Indonesia meyakini bahwa pemberlakukan konvensi itu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas Sumber Daya Genetik. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang besar. Sebagai negara ke-21 yang meratifikasi Konvensi Nagoya, Indonesia mengimbau agar negara-negara lain juga turut mengikuti langkah Indonesia.
(esn)
