Australia & RI bersitegang soal kebijakan pencari suaka

Sindonews.com – Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia (RI), bersitegang soal kebijakan Australia dalam mengatasi masalah pencari suaka dengan menggunakan kapal. Ketegangan itu, dipicu rencana Australia untuk menempatkan polisi-polisi mereka di wilayah Indonesia untuk mencegah aksi para pencari suaka.

Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, seperti dikutip AFP, pada Kamis (19/9/2013), mengatakan, ia yakin pemerintahnya dapat bekerja sama dengan Indonesia, meskipun seorang pejabat senior Australia telah dipanggil ke Jakarta untuk menjelaskan kebikan Abbott yang kontroversial itu.

Abbott, yang baru dilantik sebagai PM Australia mengatakan, dia akan berdiskusi dengan Indonesia, tapi tidak melalui media. ”Terlalu banyak kerusakan yang telah dilakukan di masa lalu melalui seruan diplomasi, dan itu tidak akan pernah terjadi di bawah pemerintahan saya ini,” kata Abbott.

”Saya tidak punya masalah dengan siapa pun di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang kuat, seperti Australia. Ada banyak suara di Indonesia, tetapi saya sangat yakin bahwa pemerintah saya ini akan dapat bekerja secara efektif dengan pemerintah Indonesia,” lanjut Abbott.

Pada Senin lalu , Menteri Luar Negeri Australia yang baru, Julie Bishop, mengatakan dia akan berbicara dengan Marty Natalegawa tentang masalah ini pada pertemuan PBB di New York akhir pekan ini. Dia bersikeras kebijakan Abbott yang kontroversial itu, tidak akan melanggar kedaulatan Indonesia. ”Kami tidak meminta izin di Indonesia, kami meminta pengertian mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI, Tantowi Yahya, mengatakan, kebijakan Abbott itu akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Komentar Tantowi, mendukung pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, yang baru-baru ini menegaskan, akan menolak rencana Abbott yang dikenal dengan nama “Operasi Borders Sovereign”.

”Saya pikir kebijakan akan sangat ofensif dan kami di DPR mendukung sepenuhnya apa yang dikatakan oleh menteri luar negeri kita, bahwa kita akan sepenuhnya menolak kebijakan tersebut,” kata Tantowi.