Iran minta Rusia mematuhi kontrak sistem pertahanan rudal S-300
Iran minta Rusia mematuhi kontrak sistem pertahanan rudal S-300
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Hossein Dehqan, meminta Pemerintah Rusia untuk mematuhi perjanjian pengiriman senjata canggih, sistem pertahanan rudal S-300 yang telah disepakati dengan Teheran.
"Pemerintah Rusia harus percaya diri dan jangan terlalu banyak mengikuti Amerika Serikat," ungkap Dehqan dengan siaran satu televisi pemerintah Iran.
Dehqan mengatakan, dirinya mempertanyaan bagaimana mungkin negara mantan kekuatan dunia sekaligus salah satu negara kuat di dunia saat ini tidak mengimplementasikan kontrak dengan legal di internasional. "Mereka telah menandatangani kontrak dan mereka harus mengimplementasikannya," terang Dehqan.
Seperti diketahui, pada 2007 lalu Pemerintah Iran menandatangani kontrak senilai USD 800 juta untuk lima unit sistem pertahanan rudal S-300. Namun, pada 2010 silam, perjanjian itu dibatalkan secara sepihak oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev setelah Dewan Keamanan PBB memperluas sanksi atas Iran.
Pemerintah Iran tidak terima dengan keputusan tersebut dan akhirnya menggungat Pemerintah Rusia sebanyak USD 4 miliar ke pengadilan arbitrase internasional di Jenewa. Dalam perkembangan terakhir, Pemerintah Iran sampai hari ini masih menunggu review.
Sementara Pemerintah Rusia terus memperjuangkan penurunan tuntutan, termasuk dengan menawarkan sistem anti-pesawat Tor sebagai pengganti. Sayangnya, tawaran itu ditolak oleh Pemerintah Iran.
Moskow kembali mengajukan penawaran kepada Iran guna menghindari gugatan senilai USD 4 miliar. Menurut sebuah sumber di indutri perdagangan senjata Rusia, Pemerintah Rusia menawarkan ganti S-300 dengan Antei-2500, AKA S-300VM, atau SA-23 Gladiator dalam sistem pembelian NATO.
"Pemerintah Rusia harus percaya diri dan jangan terlalu banyak mengikuti Amerika Serikat," ungkap Dehqan dengan siaran satu televisi pemerintah Iran.
Dehqan mengatakan, dirinya mempertanyaan bagaimana mungkin negara mantan kekuatan dunia sekaligus salah satu negara kuat di dunia saat ini tidak mengimplementasikan kontrak dengan legal di internasional. "Mereka telah menandatangani kontrak dan mereka harus mengimplementasikannya," terang Dehqan.
Seperti diketahui, pada 2007 lalu Pemerintah Iran menandatangani kontrak senilai USD 800 juta untuk lima unit sistem pertahanan rudal S-300. Namun, pada 2010 silam, perjanjian itu dibatalkan secara sepihak oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev setelah Dewan Keamanan PBB memperluas sanksi atas Iran.
Pemerintah Iran tidak terima dengan keputusan tersebut dan akhirnya menggungat Pemerintah Rusia sebanyak USD 4 miliar ke pengadilan arbitrase internasional di Jenewa. Dalam perkembangan terakhir, Pemerintah Iran sampai hari ini masih menunggu review.
Sementara Pemerintah Rusia terus memperjuangkan penurunan tuntutan, termasuk dengan menawarkan sistem anti-pesawat Tor sebagai pengganti. Sayangnya, tawaran itu ditolak oleh Pemerintah Iran.
Moskow kembali mengajukan penawaran kepada Iran guna menghindari gugatan senilai USD 4 miliar. Menurut sebuah sumber di indutri perdagangan senjata Rusia, Pemerintah Rusia menawarkan ganti S-300 dengan Antei-2500, AKA S-300VM, atau SA-23 Gladiator dalam sistem pembelian NATO.
(esn)
Explore More