HRW: Pasukan Assad gunakan senjata kimia
HRW: Pasukan Assad gunakan senjata kimia
A
A
A
Sindonews.com – Organisasi hak asasi manusia terkemuka di dunia, Human Rights Watch (HRW), merilis data yang berisi, bahwa pengguna senjata kimia pada 21 Agustus 2013 di Ghouta, dekat Damaskus, adalah pasukan rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Laporan HRW itu, menyusul laporan serupa yang telah dikeluarkan AS sebelumnya.
HRW mengeluarkan temuannya, setelah menganalisis laporan saksi dari serangan roket di Ghouta pada 21 Agustus 2013. Selain dari saksi, HRW juga menganalisis sumber dugaan serangan, puing-puing fisik dari senjata yang digunakan, dan gejala medis dari korban serangan.
”Roket puing dan gejala korban dari serangan 21 Agustus 2013, memberikan bukti tentang sistem senjata yang digunakan,” kata pimpinan HRW divisi darurat, Peter Bouckhaert, seperti dikutip Daily Star, Selasa (10/9/2013).
”Bukti ini sangat menunjukkan, bahwa pasukan Pemerintah Suriah meluncurkan roket yang membawa hulu ledak kimia ke pinggiran kota Damaskus pagi itu, yang mengerikan,” lanjut Bouckhaert. Kelompok itu menambahkan, jenis roket dan peluncur yang digunakan dalam serangan itu diketahui hanya dimiliki dan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Suriah.
Amerika Serikat, sebelumnya menuduh, lebih dari 1.400 orang, termasuk 400 anak-anak di Suriah, menjadi korban serangan senjata kimia pasukan militer Suriah. Pihak Assad sendiri, berkali-kali membantah tuduhan itu. Dia menuding balik, bahwa senjata itu digunakan kelompok pemberontak, karena pasukannya juga menjad korban.
HRW melanjutkan, gas sarin kemungkinan besar yang digunakan dalam serangan senjata kimia. Kelompok itu menyebut, ada dua jenis roket yang telah digunakan. Pertama roket dengan ukuran hulu ledak 330 mm bermuatan bahan kimia cair. Roket kedua, dengan ukuran hulu ledak 140 mm bermuatan 2,2 kilogram gas sarin.
HRW menggambarkan serangan itu sebagai penggunaan senjata kimia terbesar pertama sejak pemerintah Irak menggunakannya untuk memerangi warga sipil Kurdi di Halabja 25 tahun yang lalu.
”Penggunaan senjata kimia semakin jelas dalam konflik Suriah. Perdebatan internasional harus fokus pada upaya untuk menghalangi penggunaan senjata tersebut secara lebih luas untuk melindungi warga sipil Suriah,” ujar Bouckhaert.
HRW mengeluarkan temuannya, setelah menganalisis laporan saksi dari serangan roket di Ghouta pada 21 Agustus 2013. Selain dari saksi, HRW juga menganalisis sumber dugaan serangan, puing-puing fisik dari senjata yang digunakan, dan gejala medis dari korban serangan.
”Roket puing dan gejala korban dari serangan 21 Agustus 2013, memberikan bukti tentang sistem senjata yang digunakan,” kata pimpinan HRW divisi darurat, Peter Bouckhaert, seperti dikutip Daily Star, Selasa (10/9/2013).
”Bukti ini sangat menunjukkan, bahwa pasukan Pemerintah Suriah meluncurkan roket yang membawa hulu ledak kimia ke pinggiran kota Damaskus pagi itu, yang mengerikan,” lanjut Bouckhaert. Kelompok itu menambahkan, jenis roket dan peluncur yang digunakan dalam serangan itu diketahui hanya dimiliki dan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Suriah.
Amerika Serikat, sebelumnya menuduh, lebih dari 1.400 orang, termasuk 400 anak-anak di Suriah, menjadi korban serangan senjata kimia pasukan militer Suriah. Pihak Assad sendiri, berkali-kali membantah tuduhan itu. Dia menuding balik, bahwa senjata itu digunakan kelompok pemberontak, karena pasukannya juga menjad korban.
HRW melanjutkan, gas sarin kemungkinan besar yang digunakan dalam serangan senjata kimia. Kelompok itu menyebut, ada dua jenis roket yang telah digunakan. Pertama roket dengan ukuran hulu ledak 330 mm bermuatan bahan kimia cair. Roket kedua, dengan ukuran hulu ledak 140 mm bermuatan 2,2 kilogram gas sarin.
HRW menggambarkan serangan itu sebagai penggunaan senjata kimia terbesar pertama sejak pemerintah Irak menggunakannya untuk memerangi warga sipil Kurdi di Halabja 25 tahun yang lalu.
”Penggunaan senjata kimia semakin jelas dalam konflik Suriah. Perdebatan internasional harus fokus pada upaya untuk menghalangi penggunaan senjata tersebut secara lebih luas untuk melindungi warga sipil Suriah,” ujar Bouckhaert.
(esn)
Explore More