Polisi Mesir diperintah tindak keras loyalis Morsi
Kamis, 01 Agustus 2013 - 16:37 WIB
Polisi Mesir diperintah tindak keras loyalis Morsi
A
A
A
Sindonews.com - Kabinet Mesir, memerintahkan polisi untuk bertindak terhadap protes yang dilakukan loyalis presiden terguling Mohamed Morsi. Sementara itu, sumber di pengadilan menyebut, pimpinan Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie, sebagai buronan yang paling dicari, karena diduga menghasut pembunuhan terhadap demonstran.
Instruksi untuk polisi itu keluar, setelah kabinet menggelar rapat mingguan Rabu, kemarin. Tindakan keras aparat keamanan diizinkan, karena aksi massa loyalis Morsi dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.
”Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi dan mengakhiri bahaya ini, dan tugas biara gereja untuk melakukan semua yang diperlukan dalam hal ini, sesuai dengan konstitusi dan hukum,” kata pernyataan itu, sebagaimana dilansir CNN.
Sementara itu, massa pro-Morsi telah berkemah selama berminggu-minggu terus menyerukan agar kekuasaan Morsi dikembalikan. ”Tidak ada yang akan berubah," kata Gehad El-Haddad, juru bicara Ikhwanul Muslimin.
Instruksi untuk polisi Mesir agar mengambil tindakan keras juga memicu Washington untuk bereaksi. Pemerintah AS mendesak Mesir untuk menghormati hak warga yang menggelar aksi damai. ”Itu jelas termasuk aksi duduk," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf kepada wartawan.
Kementerian dalam negeri telah memperingatkan bahwa demonstrasi akan dibubarkan, tapi tidak menyebut waktu dan caranya. Seorang menteri kabinet interim Mesir, mengatakan instruksi pada poisi itu tidak memberikan ruang bagi demonstrasi.
”Jelas, Kementerian Dalam Negeri telah diberi lampu hijau untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam dasar hukum," kata Menteri Perdagangan Luar Negeri, Munir Fakhry Abdel Nur kepada AFP. ”Mudah-mudahan itu dengan (korban seminimal mungkin),” lanjut Nur yang menyebut, para loyalis Morsi membawa senjata.
Instruksi untuk polisi itu keluar, setelah kabinet menggelar rapat mingguan Rabu, kemarin. Tindakan keras aparat keamanan diizinkan, karena aksi massa loyalis Morsi dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.
”Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi dan mengakhiri bahaya ini, dan tugas biara gereja untuk melakukan semua yang diperlukan dalam hal ini, sesuai dengan konstitusi dan hukum,” kata pernyataan itu, sebagaimana dilansir CNN.
Sementara itu, massa pro-Morsi telah berkemah selama berminggu-minggu terus menyerukan agar kekuasaan Morsi dikembalikan. ”Tidak ada yang akan berubah," kata Gehad El-Haddad, juru bicara Ikhwanul Muslimin.
Instruksi untuk polisi Mesir agar mengambil tindakan keras juga memicu Washington untuk bereaksi. Pemerintah AS mendesak Mesir untuk menghormati hak warga yang menggelar aksi damai. ”Itu jelas termasuk aksi duduk," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf kepada wartawan.
Kementerian dalam negeri telah memperingatkan bahwa demonstrasi akan dibubarkan, tapi tidak menyebut waktu dan caranya. Seorang menteri kabinet interim Mesir, mengatakan instruksi pada poisi itu tidak memberikan ruang bagi demonstrasi.
”Jelas, Kementerian Dalam Negeri telah diberi lampu hijau untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam dasar hukum," kata Menteri Perdagangan Luar Negeri, Munir Fakhry Abdel Nur kepada AFP. ”Mudah-mudahan itu dengan (korban seminimal mungkin),” lanjut Nur yang menyebut, para loyalis Morsi membawa senjata.
(esn)
