Pemerintah Mesir ancam sapu bersih demonstran pro-Morsi
Kamis, 01 Agustus 2013 - 08:54 WIB
Pemerintah Mesir ancam sapu bersih demonstran pro-Morsi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Mesir memutuskan untuk membersihkan negaranya dari aksi demonstran pro-Mohamed Morsi. Alasannya, aksi massa loyalis presiden Mesir terguling itu, sudah dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.
Menteri Dalam Negeri Mesir, Mohamed Ibrahim, telah diizinkan untuk mengambil tindakan tegas. ”(Termasuk) semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi bahaya ini dan mengakhiri (aksi) mereka," bunyi pernyataan Pemerintah Mesir yang disampaikan Menteri Informasi, Durriya Saharaf el-Din, setelah pertemuan kabinet mingguan.
”Tindakan terorisme (di sekitar Rabaa al-Adawiya dan sekitar al-Nahda), dan pemblokiran jalan, tidak lagi dapat diterima. Itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, dan meneror warga," kata Sharaf el-Din, dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi Mesir, seperti dikutip CNN Rabu (31/7/2013).
Keputusan itu, katanya, dibuat "berdasarkan mandat sweeping yang diberikan oleh rakyat kepada negara untuk mengatasi terorisme dan kekerasan,” lanjut Sharaf el-Din, mengacu pada aksi unjuk rasa besar-besaran pada Jumat pekan lalu.
Pemerintah mengklaim, tindakan yang akan dilakukan terhadap massa loyalis Morsi, legal. ”Menteri Dalam Negeri akan bertindak dalam kerangka konstitusi dan hukum," kata pernyataan itu.
Tidak ada kerangka waktu yang diberikan dari pernyataan itu. Namun, banyak media setempat menafsirkannya sebagai otorisasi pasukan keamanan untuk membubarkan ribuan demonstran.
Egy News mengutip sebuah sumber di pemerintahan Mesir, melaporkan, Kementerian Dalam Negeri sedang mempelajari langkah-langkah yang tepat untuk menangani para demonstran termasuk menghadapi senjata dan elemen eksternal.
Sumber itu mengatakan, pasukan akan menjalankan misi sesuai dengan hukum, secara bertahap. Dimulai dengan peringatan, kemudian menggunakan gas air mata sampai tindakan yang sah untuk membela diri.
Menteri Dalam Negeri Mesir, Mohamed Ibrahim, telah diizinkan untuk mengambil tindakan tegas. ”(Termasuk) semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi bahaya ini dan mengakhiri (aksi) mereka," bunyi pernyataan Pemerintah Mesir yang disampaikan Menteri Informasi, Durriya Saharaf el-Din, setelah pertemuan kabinet mingguan.
”Tindakan terorisme (di sekitar Rabaa al-Adawiya dan sekitar al-Nahda), dan pemblokiran jalan, tidak lagi dapat diterima. Itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, dan meneror warga," kata Sharaf el-Din, dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi Mesir, seperti dikutip CNN Rabu (31/7/2013).
Keputusan itu, katanya, dibuat "berdasarkan mandat sweeping yang diberikan oleh rakyat kepada negara untuk mengatasi terorisme dan kekerasan,” lanjut Sharaf el-Din, mengacu pada aksi unjuk rasa besar-besaran pada Jumat pekan lalu.
Pemerintah mengklaim, tindakan yang akan dilakukan terhadap massa loyalis Morsi, legal. ”Menteri Dalam Negeri akan bertindak dalam kerangka konstitusi dan hukum," kata pernyataan itu.
Tidak ada kerangka waktu yang diberikan dari pernyataan itu. Namun, banyak media setempat menafsirkannya sebagai otorisasi pasukan keamanan untuk membubarkan ribuan demonstran.
Egy News mengutip sebuah sumber di pemerintahan Mesir, melaporkan, Kementerian Dalam Negeri sedang mempelajari langkah-langkah yang tepat untuk menangani para demonstran termasuk menghadapi senjata dan elemen eksternal.
Sumber itu mengatakan, pasukan akan menjalankan misi sesuai dengan hukum, secara bertahap. Dimulai dengan peringatan, kemudian menggunakan gas air mata sampai tindakan yang sah untuk membela diri.
(esn)
