Lawatan ke Asia, pejabat AS bahas sanksi untuk Korut & Iran
Lawatan ke Asia, pejabat AS bahas sanksi untuk Korut & Iran
A
A
A
Sindonews.com - Seorang pejabat Departemen Keuangan AS akan mengunjungi empat negara Asia pekan depan. Kunjungannya itu, untuk membahas pelaksanaan sanksi terhadap Iran dan Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara atas program nuklir mereka.
Selama kunjungannya ke Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia, David Cohen, bawahan Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen, akan bertemu pejabat pemerintah senior dan perwakilan kunci sektor swasta. Demikian disampapikan pihak Departemen Keuangan AS, dalam sebuah pernyataan Jumat kemarin, seperti dikutip Xinhua, Sabtu (27/7/2013).
Pyongyang terkena sanksi PBB, berupa larangan menjual senjata. Sanksi itu sebagai ganjaran atas peluncuran roket jarak jauh yang dilakukan pemerintah Korut pada Desember 2012, serta uji coba nuklir bawah tanah ketiga pada bulan Februari 2013.
Pemerintah AS juga telah menerapkan serangkaian sanksi keras terhadap Iran dalam upaya untuk mencegah dan memperoleh senjata nuklir. Namun Teheran menegaskan program nuklirnya adalah murni untuk tujuan penelitian sipil.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran pada Agustus mendatang untuk memulai kembali pembicaraan terkait program nuklir Iran.
Rencananya, kunjungan itu akan dilakukan setelah Presiden Iran yang baru terpilih, Hassan Rouhani, dilantik pada 3 Agustus mendatang. Jika terealisasi, maka kunjungan itu akan menjadi kunjungan Putin yang pertama setelah 2007 silam.
"Sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, Putin rencananya akan melakukan kunjungan pada 12-13 Agustus mendatang. Perjalanan itu telah dikonfirmasi oleh pihak Kremlin, tapi lamanya kunjungan belum diputuskan, dua atau satu hari," ungkap laporan media Rusia, Kommersant.
Selama kunjungannya ke Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia, David Cohen, bawahan Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen, akan bertemu pejabat pemerintah senior dan perwakilan kunci sektor swasta. Demikian disampapikan pihak Departemen Keuangan AS, dalam sebuah pernyataan Jumat kemarin, seperti dikutip Xinhua, Sabtu (27/7/2013).
Pyongyang terkena sanksi PBB, berupa larangan menjual senjata. Sanksi itu sebagai ganjaran atas peluncuran roket jarak jauh yang dilakukan pemerintah Korut pada Desember 2012, serta uji coba nuklir bawah tanah ketiga pada bulan Februari 2013.
Pemerintah AS juga telah menerapkan serangkaian sanksi keras terhadap Iran dalam upaya untuk mencegah dan memperoleh senjata nuklir. Namun Teheran menegaskan program nuklirnya adalah murni untuk tujuan penelitian sipil.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran pada Agustus mendatang untuk memulai kembali pembicaraan terkait program nuklir Iran.
Rencananya, kunjungan itu akan dilakukan setelah Presiden Iran yang baru terpilih, Hassan Rouhani, dilantik pada 3 Agustus mendatang. Jika terealisasi, maka kunjungan itu akan menjadi kunjungan Putin yang pertama setelah 2007 silam.
"Sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, Putin rencananya akan melakukan kunjungan pada 12-13 Agustus mendatang. Perjalanan itu telah dikonfirmasi oleh pihak Kremlin, tapi lamanya kunjungan belum diputuskan, dua atau satu hari," ungkap laporan media Rusia, Kommersant.
(esn)
Explore More