PM Libanon tak terima dianggap lembek pada UE

Sindonews.com - Perdana Menteri Libanon, Najib Miqati tidak terima atas kritikan yang menuduh bahwa dia telah mengunakan sebuah pendekatan yang lunak atas keputusan Uni Eropa (UE) yang mem-blacklist sayap militer Hizbullah dan menyebutnya sebagai organisasi teroris.

Kritik itu datang, setelah Miqati mengatakan kepada masyarakat luas Libanon, bahwa Libanon punya komitmen dengan legistimasi internasional dan melestarikan hubungan baik yang telah dijalin dengan UE."Ada salah pengetian di sini atau mungkin maksud buruk," ungkap Miqati dalam sebuah pernyataan yang dipublish di harian Safir.

Dalam penyataanya, Miqati menekankan, bahwa UE bukan bagian dari legitimasi internasional. "UE adalah entitas regional. Itu mirip dengan Liga Arab dan bukan merupakan bagian dari lembaga-lembaga hukum internasional yang didirikan oleh PBB," terang Miqati.

Miqati menuturkan, keputusan UE adalah hak mereka yang disebut sebagai resistensi atau hak mutlak yang diabadikan dalam hukum internasional.

Hal itu tertuang dalam pasal 51 piagam PBB. Setiap negara punya hak untuk mempertahankan diri, termasuk dalam bentuk kolektif dari serangan bersenjata.

"Artinya, pasal itu tidak akan merugikan hak yang melekat pada setiap individu ataupun pihak kolektif anggota PBB untuk membela diri dari serangan bersenjata, sampai Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang memang dirasa perlu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," ujarnya.

"Saya berjanji akan bekerja keras bersama semua anggota UE untuk kembali meninjau keputusan itu dengan tajam," pungkasnya.