UE: Mesir harus segera kembali ke proses demokrasi
Kamis, 04 Juli 2013 - 22:37 WIB
UE: Mesir harus segera kembali ke proses demokrasi
A
A
A
Sindonews.com – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Catherine Ashton, mendesak semua pihak di Mesir untuk cepat kembali ke proses demokrasi. Pernyataan ini dikeluarkan, setelah terjadinya kudeta oleh militer terhadap posisi Mohamed Morsi sebagai presiden negara itu.
"Saya mengikuti dengan seksama perkembangan di Mesir dan saya sepenuhnya menyadari perpecahan mendalam di tengah masyarakat, tuntutan populer bagi perubahan politik dan upaya menengahi kompromi," kata Ashton, Kamis (4/7/2013), seperti dikutip dari Xinhua.
Ashton mendesak semua pihak di Mesir untuk segera kembali ke proses demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen yang bebas dan adil dan persetujuan konstitusi, sehingga memungkinkan negara itu untuk melanjutkan dan menyelesaikan transisi demokrasi.
“Uni Eropa mengharapkan pemerintahan baru Mesir akan sepenuhnya inklusif dan menegaskan pentingnya menjamin penghormatan penuh terhadap hak-hak dasar, kebebasan dan aturan hukum,” lanjut Ashton.
Ashton juga meminta semua pihak di Mesir untuk menahan diri dan mengutuk semua tindakan kekerasan. Ia mendesak pasukan keamanan Mesir untuk melakukan segala daya mereka untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan warga Mesir.
"Uni Eropa tetap tegas berkomitmen untuk mendukung rakyat Mesir dalam aspirasi mereka untuk demokrasi dan pemerintahan inklusif," kata Ashton.
Pada Rabu (3/7/2013) malam, militer Mesir mengkudeta kekuasaan Morsi dan menyerahkan kekuasaan pada Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, Adli Mansour. Ia dilantik sebagai presiden sementara Mesir, sampai digelarnya pemilihan umum di negara itu.
"Saya mengikuti dengan seksama perkembangan di Mesir dan saya sepenuhnya menyadari perpecahan mendalam di tengah masyarakat, tuntutan populer bagi perubahan politik dan upaya menengahi kompromi," kata Ashton, Kamis (4/7/2013), seperti dikutip dari Xinhua.
Ashton mendesak semua pihak di Mesir untuk segera kembali ke proses demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen yang bebas dan adil dan persetujuan konstitusi, sehingga memungkinkan negara itu untuk melanjutkan dan menyelesaikan transisi demokrasi.
“Uni Eropa mengharapkan pemerintahan baru Mesir akan sepenuhnya inklusif dan menegaskan pentingnya menjamin penghormatan penuh terhadap hak-hak dasar, kebebasan dan aturan hukum,” lanjut Ashton.
Ashton juga meminta semua pihak di Mesir untuk menahan diri dan mengutuk semua tindakan kekerasan. Ia mendesak pasukan keamanan Mesir untuk melakukan segala daya mereka untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan warga Mesir.
"Uni Eropa tetap tegas berkomitmen untuk mendukung rakyat Mesir dalam aspirasi mereka untuk demokrasi dan pemerintahan inklusif," kata Ashton.
Pada Rabu (3/7/2013) malam, militer Mesir mengkudeta kekuasaan Morsi dan menyerahkan kekuasaan pada Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, Adli Mansour. Ia dilantik sebagai presiden sementara Mesir, sampai digelarnya pemilihan umum di negara itu.
(esn)
