Presiden Brazil pikirkan cara lakukan reformasi
Rabu, 26 Juni 2013 - 09:34 WIB
Presiden Brazil pikirkan cara lakukan reformasi
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Brazil, Dilma Rousseff berkonsultasi dengan dari para ahli hukum negara (OAB) pada Selasa (25/6/2013), untuk menganalisis kemungkinan diadakannya referendum reformasi politik. Referendum politik, seperti dilansir Xinhua, Rabu (26/6/2013), bertujuan meredam gelombang protes yang tengah berlangsung.
Referendum itu, akan meminta Pemerintah Brazil untuk menyetujui gagasan pendirian Majelis Konstitusi Khusus yang bertanggung jawab untuk menguraikan reformasi politik yang diperlukan. Reformasi yang diusulkan, kemungkinan bisa mengamandemen konstitusi Brazil di berbagai bidang seperti pendanaan kampanye, aliansi antara partai politik, dan isu-isu lain untuk memberantas korupsi.
Setelah pertemuan konsultasi itu, Presiden OAB, Marcus Vinicius Furtado Coelho, mengatakan para ahli hukum khawatir jika pembentukan Majelis Konstitusi Khusus bisa memperlambat proses reformasi. ”Ide dari Majelis Konstitusi Khusus akan menunda reformasi dan bukan solusi terbaik,” katanya.
OAB menyarankan, agar reformasi dilakukan sendiri oleh presiden dengan cara pemungutan suara melaluai jalur referendum.
Menteri Kehakiman Brazil, Jose Eduardo Cardozo, yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, ada beberapa cara untuk melaksanakan reformasi politik dan pemerintah belum memutuskan salah satu opsi. ”Ada alternatif lain, dan itulah sebabnya kami menggelar pertemuan ini,” ujarnya.
Gelombang protes sejak dua pekan lalu, hingga kini masih terjadi di Brazil. Massa menuntut pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Protes itu dipicu oleh kenaikan tarif angkutan di tengah belanja publik besar-besaran untuk acara olahraga.
Referendum itu, akan meminta Pemerintah Brazil untuk menyetujui gagasan pendirian Majelis Konstitusi Khusus yang bertanggung jawab untuk menguraikan reformasi politik yang diperlukan. Reformasi yang diusulkan, kemungkinan bisa mengamandemen konstitusi Brazil di berbagai bidang seperti pendanaan kampanye, aliansi antara partai politik, dan isu-isu lain untuk memberantas korupsi.
Setelah pertemuan konsultasi itu, Presiden OAB, Marcus Vinicius Furtado Coelho, mengatakan para ahli hukum khawatir jika pembentukan Majelis Konstitusi Khusus bisa memperlambat proses reformasi. ”Ide dari Majelis Konstitusi Khusus akan menunda reformasi dan bukan solusi terbaik,” katanya.
OAB menyarankan, agar reformasi dilakukan sendiri oleh presiden dengan cara pemungutan suara melaluai jalur referendum.
Menteri Kehakiman Brazil, Jose Eduardo Cardozo, yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, ada beberapa cara untuk melaksanakan reformasi politik dan pemerintah belum memutuskan salah satu opsi. ”Ada alternatif lain, dan itulah sebabnya kami menggelar pertemuan ini,” ujarnya.
Gelombang protes sejak dua pekan lalu, hingga kini masih terjadi di Brazil. Massa menuntut pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Protes itu dipicu oleh kenaikan tarif angkutan di tengah belanja publik besar-besaran untuk acara olahraga.
(esn)
