Hacker serang situs kepresidenan Korsel

Sindonews.com - Kelompok peretas dunia maya yang menamakan diri Anonymous merealisasikan ancaman yang mereka lontarkan empat hari yang lalu. Hari ini, sejumlah situs kantor kepresidenan Korea Selatan dan beberapa organisasi mengklaim mendapat serangan cyber dari Anonymous, Selasa (25/6/2013).

Menurut kantor berita Korsel, Yonhap, serangan hacker menimpa halaman situs Cheong Wa Dae dan Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah pada pukul 9.30 pagi. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk menutup sementara situs itu demi perbaikan.Dalam situs tersebut terlihat tulisan merah yang artinya "pemimpin besar Kim Jong-un," pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut).

Kemudian, sejak pukul 10 pagi, muncul tulisan baru, " kami Anonymous, kami adalah legiun, kami tanpa ampun, kami tak terlupakan, tunggu kami," tulisan itu disertai foto Presiden Korsel, Park Geun-hye.

Selain penyerang situs pemerintah, Anonymous juga diduga menyerang media harian konservatif Chosun Ilbo dan beberapa harian partai berkuasa Saenuri, sebab halaman web keduanya lumpuh sejak Selasa pagi.

Tidak jelas apakah Korut terlibat dalam serangan cyber yang diluncurkan oleh Anonymous. "Kabar ini dibenarkan oleh Cheong Wa Dae dan Kantor Perdana Menteri, serta sejumlah media lokal yang menjadi target serangan cyber," ungkap seorang pejabat Badan Kepolisian Nasional yang menangani serangan cyber. "Nampaknya, serangan cyber besar-besaran telah dimulai," imbuh pejabat itu.

Pasca pembajakan, militer Korsel meningkatkan status pengawasan informasi dan meningkatkan personel keamanan cyber untuk memonitor setiap upaya penyusupan ke sistem jaringan militer. Kepala staf gabungan militer JSC telah meningkatkatkan status pengawasan dari tingkat 5 menjadi empat. "Sejauh ini belum ada upaya pembajakan terhadap situs militer." ungkap seorang pejabat JSC.

Anonymous mengancam akan menyerang lebih dari 30 website pemerintah, media dan juga bisnis, serta membocorkan informasi rahasia terkait aspek militer, Jumat (21/6/2013). Langkah itu dilakukan sebagai wujud protes atas kebijakan pemimpin Korut Kim Jong Un.