Myanmar izinkan penyaluran bantuan ke wilayah pemberontak Kachin
Jum'at, 14 Juni 2013 - 23:45 WIB
Myanmar izinkan penyaluran bantuan ke wilayah pemberontak Kachin
A
A
A
Sindonews.com – PBB mengatakan pada Jumat (14/6/2013), bahwa untuk kali pertama Pemerintah Myanmar memberikan izin pada PBB untuk menyalurkan bantuan bagi para pengungsi yang berada di wilayah pemberontak Kachin.
Ini adalah suplai bantuan pertama bagi para pengungs di wilayah itu dalam kurun satu tahun terakhir. Bantuan ini diangkut oleh konvoi 10 truk yang mengangkut makanan dan barang-barang penting lainnya untuk sekitar 5.000 pengungsi.
"Konvoi cross-line merupakan langkah maju yang positif oleh pemerintah untuk membantu semua orang yang membutuhkan di seluruh negara bagian Kachin," kata Koordinator Kemanusiaan PBB di Yangon, Ashok Nigam, seperti dikutip dari Xinhua.
Saat ini, diperkirakan ada puluhan ribu orang yang mengungsi akibat kekerasan di ujung utara Myanmar, yang sudah berlagsung selama dua tahun. Menurut PBB, lebih dari setengah dari kaum pengungsi tersebut tinggal di luar wilayah yang dikuasai pemerintah.
Sejak Juli 2012, PBB kesulitan untuk mendistribusikan bantuan bagi para pengungsi, karena izin yang tak kunjung turun dari Pemerintah Myanmar. “Hal ini penting bagi konvoi, untuk menjadi yang pertama dari banyak penyaluran bantuan lainnya,” lanjut Nigam.
Ini adalah suplai bantuan pertama bagi para pengungs di wilayah itu dalam kurun satu tahun terakhir. Bantuan ini diangkut oleh konvoi 10 truk yang mengangkut makanan dan barang-barang penting lainnya untuk sekitar 5.000 pengungsi.
"Konvoi cross-line merupakan langkah maju yang positif oleh pemerintah untuk membantu semua orang yang membutuhkan di seluruh negara bagian Kachin," kata Koordinator Kemanusiaan PBB di Yangon, Ashok Nigam, seperti dikutip dari Xinhua.
Saat ini, diperkirakan ada puluhan ribu orang yang mengungsi akibat kekerasan di ujung utara Myanmar, yang sudah berlagsung selama dua tahun. Menurut PBB, lebih dari setengah dari kaum pengungsi tersebut tinggal di luar wilayah yang dikuasai pemerintah.
Sejak Juli 2012, PBB kesulitan untuk mendistribusikan bantuan bagi para pengungsi, karena izin yang tak kunjung turun dari Pemerintah Myanmar. “Hal ini penting bagi konvoi, untuk menjadi yang pertama dari banyak penyaluran bantuan lainnya,” lanjut Nigam.
(esn)
