Mesir tunda hak pilih polisi dan militer dalam Pemilu
Senin, 10 Juni 2013 - 11:13 WIB
Mesir tunda hak pilih polisi dan militer dalam Pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Syura Mesir (majelis tinggi parlemen) pada Minggu(9/6/2013) memutuskan untuk menunda hak polisi dan personil militer untuk memilih dalam pemilu, sampai 2020 mendatang. Demikian laporan resmi kantor berita MENA, dikutip Xinhua Senin (10/6/2013).
Berdasarkan permintaan Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Konstitusi dan Hukum, Mamdouh Shahin, Komite Legislatif pada prinsipnya setuju untuk menyiapkan database suara aparat kepolisian dan militer untuk tahapan selanjutnya dalam Pemilu. Namun, mereka belum boleh menggunakan hak pilihnya.
”Proses ini akan rampung pada akhir Juli 2020. Artinya, polisi dan orang-orang militer tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebelum itu,” tulis Xinhua, mengutip keputusan Majelis Tinggi Parlemen Mesir. Shahin berpendapat, bahwa database suara polisi dan personil militer akan berisi rincian tentang nomor telepon petugas dan alamat, yang merupakan masalah keamanan nasional.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Parlemen, Hatem Bagato, yang hadir dalam diskusi dengan Komite legislatif, menekankan perlunya pencatatan rinci untuk menjaga keamanan nasional. Pada akhir Mei, Mahkamah Konstitusi Agung, menyatakan hak polisi dan orang-orang militer untuk memilih dalam Pemilu berdasarkan konstitusi baru disetujui pada Desember 2012.
Namun, keputusan itu memicu kontroversi di kalangan ahli hukum dan tahanan politik.Polisi Mesir dan personil militer tidak diizinkan untuk memilih dalam Pemilu sebelum pembentukan konstitusi baru, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih.
Berdasarkan permintaan Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Konstitusi dan Hukum, Mamdouh Shahin, Komite Legislatif pada prinsipnya setuju untuk menyiapkan database suara aparat kepolisian dan militer untuk tahapan selanjutnya dalam Pemilu. Namun, mereka belum boleh menggunakan hak pilihnya.
”Proses ini akan rampung pada akhir Juli 2020. Artinya, polisi dan orang-orang militer tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebelum itu,” tulis Xinhua, mengutip keputusan Majelis Tinggi Parlemen Mesir. Shahin berpendapat, bahwa database suara polisi dan personil militer akan berisi rincian tentang nomor telepon petugas dan alamat, yang merupakan masalah keamanan nasional.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Parlemen, Hatem Bagato, yang hadir dalam diskusi dengan Komite legislatif, menekankan perlunya pencatatan rinci untuk menjaga keamanan nasional. Pada akhir Mei, Mahkamah Konstitusi Agung, menyatakan hak polisi dan orang-orang militer untuk memilih dalam Pemilu berdasarkan konstitusi baru disetujui pada Desember 2012.
Namun, keputusan itu memicu kontroversi di kalangan ahli hukum dan tahanan politik.Polisi Mesir dan personil militer tidak diizinkan untuk memilih dalam Pemilu sebelum pembentukan konstitusi baru, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih.
(esn)
