Diam-diam AS beri Mesir bantuan militer senilai USD 1,3 miliar
Jum'at, 07 Juni 2013 - 13:52 WIB
Diam-diam AS beri Mesir bantuan militer senilai USD 1,3 miliar
A
A
A
Sindonews.com - Tanpa banyak gembar-gembor, Amerika Serikat (AS) memberikan bantuan militer senilai USD1,3 miliar pada Mesir. Bantuan ini disalurkan melalui Menteri Luar Negeri AS, John Kerry.
Pemerintah AS tetap menyalurkan bantuan ini, meski Pemerintah Mesir dianggap gagal memenuhi standar demokrasi. Keputusan ini diambil Kerry, ditengah kasus yang membelit 43 pekerja demokrasi, termasuk 16 warga AS di Mesir.
Para kelompok pejuang HAM percaya, bahwa pemerintahan Presiden Mesir, Mohamed Morsi telah membuat demokrasi di negeri itu mundur, terutama bagi warga sipil dan kritikus yang dianggap memusuhi pemerintah.
”Kita tidak puas dengan tingkat kemajuan Mesir dan mendesak untuk memberi penguatan pada lembaga-lembaga demokrasi,” kata Kerry, dikutip Reuters, Jumat (7/6/2013). Dengan pemberian bantuan, katanya, Mesir harus lebih maju.
Bantuan USD 1,3 miliar itu diklaim untuk mendukung proses transisi ke pemerintahan sipil, termasuk penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. ”Serta menerapkan kebijakan untuk melindungi warga dari kebebasan berekspresi, berserikat, dan beragama,” lanjut Kerry.
Pemerintah AS tetap menyalurkan bantuan ini, meski Pemerintah Mesir dianggap gagal memenuhi standar demokrasi. Keputusan ini diambil Kerry, ditengah kasus yang membelit 43 pekerja demokrasi, termasuk 16 warga AS di Mesir.
Para kelompok pejuang HAM percaya, bahwa pemerintahan Presiden Mesir, Mohamed Morsi telah membuat demokrasi di negeri itu mundur, terutama bagi warga sipil dan kritikus yang dianggap memusuhi pemerintah.
”Kita tidak puas dengan tingkat kemajuan Mesir dan mendesak untuk memberi penguatan pada lembaga-lembaga demokrasi,” kata Kerry, dikutip Reuters, Jumat (7/6/2013). Dengan pemberian bantuan, katanya, Mesir harus lebih maju.
Bantuan USD 1,3 miliar itu diklaim untuk mendukung proses transisi ke pemerintahan sipil, termasuk penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. ”Serta menerapkan kebijakan untuk melindungi warga dari kebebasan berekspresi, berserikat, dan beragama,” lanjut Kerry.
(esn)
