Abbas akan mulai pembicaraan untuk menetapkan PM baru
Minggu, 14 April 2013 - 22:32 WIB
Abbas akan mulai pembicaraan untuk menetapkan PM baru
A
A
A
Sindonews.com – Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas akan memulai pembicaraan pada pekan depan untuk menetapkan Perdana Menteri (PM) baru guna menggantikan posisi yang ditinggalkan PM terdahulu, Salam Fayyad. Sebelumnya, Fayyad telah mengajukan pengunduran diri pada akhir pekan lalu.
Mahmoud Al-Aloul, anggota Komite Sentral Fatah, partai pimpinan Abbas mengatakan kepada Xinhua, Minggu (14/4/2013), bahwa Abbas akan memulai diskusi setelah ia mengakhiri kunjungan resmi ke Kuwait.
Al-Aloul mengatakan, Abbas telah menetapkan waktu hingga 60 hari bagi pemerintah baru yang akan dilantik. “Diskusi akan melibatkan semua faksi, termasuk gerakan Islam Hamas yang menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza,” jelas Al-Aloul.
Awalnya, Hamas tidak mengakui Fayyad, yang pertama kali membentuk pemerintahan setelah Hamas mengambil alih Gaza dengan aksi kekerasan pada 2007 silam. Sejak saat itu, Hamas telah menjalankan pemerintahan tersendiri di Jalur Gaza.
Pada 2011 dan 2012, Mesir dan Qatar memprakarsai kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret menuju ke arah rekonsiliasi itu.
Pada akhir pekan lalu, Hamas menyatakan, bahwa pengunduran diri Fayyad tidak ada hubungannya dengan rekonsiliasi nasional dan bahwa itu adalah bagian dari perselisihan antara Fatah dan Fayyad.
Mahmoud Al-Aloul, anggota Komite Sentral Fatah, partai pimpinan Abbas mengatakan kepada Xinhua, Minggu (14/4/2013), bahwa Abbas akan memulai diskusi setelah ia mengakhiri kunjungan resmi ke Kuwait.
Al-Aloul mengatakan, Abbas telah menetapkan waktu hingga 60 hari bagi pemerintah baru yang akan dilantik. “Diskusi akan melibatkan semua faksi, termasuk gerakan Islam Hamas yang menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza,” jelas Al-Aloul.
Awalnya, Hamas tidak mengakui Fayyad, yang pertama kali membentuk pemerintahan setelah Hamas mengambil alih Gaza dengan aksi kekerasan pada 2007 silam. Sejak saat itu, Hamas telah menjalankan pemerintahan tersendiri di Jalur Gaza.
Pada 2011 dan 2012, Mesir dan Qatar memprakarsai kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret menuju ke arah rekonsiliasi itu.
Pada akhir pekan lalu, Hamas menyatakan, bahwa pengunduran diri Fayyad tidak ada hubungannya dengan rekonsiliasi nasional dan bahwa itu adalah bagian dari perselisihan antara Fatah dan Fayyad.
(esn)
