AS larang warganya terbang ke Myanmar

Selasa, 26 Maret 2013 - 20:28 WIB
AS larang warganya terbang ke Myanmar
AS larang warganya terbang ke Myanmar
A A A
Sindonews.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperingatkan warganya agar tidak melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Myanmar, Selasa (25/3/2013). Peringatan tersebut disampaikan, menyusul gelombang kekerasan antara antara umat Budha dan Muslim di beberapa wilayah, serta telah meluas hingga ke dekat Ibu Kota Myanmar, Yangon.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh situs Kedutaan AS di Yangon, dikabarkan bahwa kerusuhan yang terjadi telah membuat ketakutan pada banyak pihak. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi warga AS untuk menghindari perjalanan ke Daerah Pasar Mingalar/Plaza Yuzana yang terletak di Yangon guna menghindari resiko kekerasan.

Polisi Yangon mengatakan, bentrok antara umat Budha dan umat muslim kembali terjadi kemarin malam di wilayah Bago, sebelah utara Ibu Kota Yangon. "Sepanjang malam, polisi dan tentara harus berjuang mengendalikan bentrok yang terjadi di Bago. Di sana, dua buah masjid dan puluhan rumah hancur dibakar massa," terang polisi Myanmar.

Tidak ada korban tewas dalam bentrok terbaru itu, tapi hingga kini pasukan keamanan masih melakukan pengawasan terhadap wilayah yang letaknya sangat dekat dengan pemukiman komunitas muslim. "Polisi di setiap kota telah diinstruksikan untuk selalu ekstra waspada mengantisipasi jika sampai terjadi sesuatu," ungkap seorang polisi Myanmar kepada AFP.

Kerusuhan di Meikhtila yang terletak 540 km sebelah utara Yangon itu bermula dari perselisihan antara beberapa umat Budha dengan seorang Muslim pemilik toko emas. “Perselisihan itumeningkat menjadi kerusuhan yang melibatkan ratusan orang,” kata polisi Myanmar.

Hingga kini tercatata sudah 40 warga Myanmar tewas akibat bentrok. Menyusul bentrokan antara kaum Muslim dan umat Budha di wilayah itu, Pemerintah Myanmar telah memberlakukan jam malam.

Kemarin, pemerintah Myanmar menyerukan agar semua pihak yang bertikai untuk mengakhiri kekerasan atas nama agama. Sebab, upaya tersebut dapat menggagalkan proses reformasi yang sedang berlangsung di negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Budha itu.
(esn)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6907 seconds (0.1#10.140)