Komisi HAM ASEAN bahas implementasi deklarasi HAM
Komisi HAM ASEAN bahas implementasi deklarasi HAM
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) menyelenggarakan pertemuan reguler ke-11 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 28 Januari – 2 Februari 2013. Ini adalah pertemuan pertama di tahun 2013 bagi para Wakil AICHR yang terpilih untuk periode 2013-2015.
Pada pertemuan pertama ini, sebagian negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Myanmar mengangkat kembali Wakilnya yang terdahulu untuk duduk di AICHR.
Sementara, Singapura, Vietnam, dan Laos mengangkat Wakil mereka yang baru. Kamboja dan Thailand diwakili oleh wakil sementara, karena proses pemilihan di negaranya masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, AICHR mendiskusikan strategi komunikasi dan penguatan institusi AICHR.
"Indonesia berpandangan, bahwa website AICHR perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tidak hanya sekedar memuat kegiatan rutin AICHR, namun juga mengakomodir diskursus isu-isu HAM seperti artikel mengenai AHRD dan pemajuan HAM di kawasan," demikian seperti dikutip dari situs Kemlu RI, Selasa (5/2/2013).
Sebagai tindak lanjut dari implementasi Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), setiap negara anggota ASEAN saat ini melakukan penyusunan penerjemahan AHRD ke dalam bahasa nasional masing-masing. Dalam hal penyusunan instrumen HAM yang bersifat mengikat, Indonesia menegaskan pentingnya konsultasi antara AICHR dengan masyarakat sipil (CSO) dan Badan Sektoral ASEAN terkait, guna menentukan isu yang perlu difokuskan dalam instrumen dimaksud.
Terkait dengan program yang dijalankan Indonesia mengenai studi tematik Migrasi dan HAM, Indonesia bermaksud menyelenggarakan Pertemuan Kordinasi yang kedua pada April 2013 dan Workshop Regional mengenai hasil dari studi tersebut pada bulan Agustus 2013.
Pada 2014, Indonesia akan memimpin peninjauan terhadap Kerangka Acuan AICHR sesuai dengan mandat 5 tahun AICHR. Usulan ini mendapatkan tawaran kerjasama dari Singapura.
Pada pertemuan pertama ini, sebagian negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Myanmar mengangkat kembali Wakilnya yang terdahulu untuk duduk di AICHR.
Sementara, Singapura, Vietnam, dan Laos mengangkat Wakil mereka yang baru. Kamboja dan Thailand diwakili oleh wakil sementara, karena proses pemilihan di negaranya masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, AICHR mendiskusikan strategi komunikasi dan penguatan institusi AICHR.
"Indonesia berpandangan, bahwa website AICHR perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tidak hanya sekedar memuat kegiatan rutin AICHR, namun juga mengakomodir diskursus isu-isu HAM seperti artikel mengenai AHRD dan pemajuan HAM di kawasan," demikian seperti dikutip dari situs Kemlu RI, Selasa (5/2/2013).
Sebagai tindak lanjut dari implementasi Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), setiap negara anggota ASEAN saat ini melakukan penyusunan penerjemahan AHRD ke dalam bahasa nasional masing-masing. Dalam hal penyusunan instrumen HAM yang bersifat mengikat, Indonesia menegaskan pentingnya konsultasi antara AICHR dengan masyarakat sipil (CSO) dan Badan Sektoral ASEAN terkait, guna menentukan isu yang perlu difokuskan dalam instrumen dimaksud.
Terkait dengan program yang dijalankan Indonesia mengenai studi tematik Migrasi dan HAM, Indonesia bermaksud menyelenggarakan Pertemuan Kordinasi yang kedua pada April 2013 dan Workshop Regional mengenai hasil dari studi tersebut pada bulan Agustus 2013.
Pada 2014, Indonesia akan memimpin peninjauan terhadap Kerangka Acuan AICHR sesuai dengan mandat 5 tahun AICHR. Usulan ini mendapatkan tawaran kerjasama dari Singapura.
(esn)
Explore More