Argentina tolak referendum di Kepulauan Malvinas
Sabtu, 02 Februari 2013 - 11:00 WIB
Argentina tolak referendum di Kepulauan Malvinas
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Argentina menolak rencana referendum yang akan digelar oleh pihak berwenang di Kepulauan Malvinas. Menurut Argentina, referendum di kawasan yang juga dikenal sebagai Kepulauan Falkland ini adalah ilegal.
"Referendum adalah ilegal, karena PBB menyatakan untuk menjadi bangsa yang ditanamkan sejak 1833, ketika London menyerbu dan mengusir penduduk Argentina," kata Menteri Luar Negeri Argentina, Hector Timerman di televisi C5N, Jumat (1/2/2013).
Komentar Timerman itu datang di tengah meningkatnya perdebatan, sebelum penduduk kepulauan tersebut mendatangai tempat pemungutan suara, pada 10-11 Maret mendatang. Referendum digelar untuk menentukan keinginan penduduk pulau, apakah ingin tetap menjadi bagian dari wilayah Inggris atau tidak.
Satu hari sebelumnya, Timerman menolak tawaran Menteri Luar Negeri Inggris William Den Haag untuk bertemu dengan pejabat Kepulauan Falkland selama kunjungan ke London pekan depan. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan, bahwa Inggris "kecewa" dengan respon Argentina itu.
Penduduk kepulauan itu sendiri telah mengirimkan sebuah pernyataan pada Timerman, yang berisi agar Argentina membiarkan kepulauan itu dalam keadaan damai.
Inggris dan Argentina berperang atas pulau-pulau itu pada 1982, setelah pasukan Argentina menginvasi kepulauan. Perang Itu berakhir 74 hari kemudian, dan pasukan Inggris kembali memegang kendali setelah pertempuran yang menewaskan 649 tentara Argentina dan 255 prajurit Inggris.
"Referendum adalah ilegal, karena PBB menyatakan untuk menjadi bangsa yang ditanamkan sejak 1833, ketika London menyerbu dan mengusir penduduk Argentina," kata Menteri Luar Negeri Argentina, Hector Timerman di televisi C5N, Jumat (1/2/2013).
Komentar Timerman itu datang di tengah meningkatnya perdebatan, sebelum penduduk kepulauan tersebut mendatangai tempat pemungutan suara, pada 10-11 Maret mendatang. Referendum digelar untuk menentukan keinginan penduduk pulau, apakah ingin tetap menjadi bagian dari wilayah Inggris atau tidak.
Satu hari sebelumnya, Timerman menolak tawaran Menteri Luar Negeri Inggris William Den Haag untuk bertemu dengan pejabat Kepulauan Falkland selama kunjungan ke London pekan depan. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan, bahwa Inggris "kecewa" dengan respon Argentina itu.
Penduduk kepulauan itu sendiri telah mengirimkan sebuah pernyataan pada Timerman, yang berisi agar Argentina membiarkan kepulauan itu dalam keadaan damai.
Inggris dan Argentina berperang atas pulau-pulau itu pada 1982, setelah pasukan Argentina menginvasi kepulauan. Perang Itu berakhir 74 hari kemudian, dan pasukan Inggris kembali memegang kendali setelah pertempuran yang menewaskan 649 tentara Argentina dan 255 prajurit Inggris.
(esn)
