Bulan depan, krisis keuangan Palestina meningkat

Sindonews.com - Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad mengatakan krisis keuangan yang meliputi pemerintah Palestina mungkin akan meningkat bulan depan, Kamis (17/1/2013), meski pemerintah Arab Saudi sudah memberikan bantuan dana. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Isreal untuk menahan pendapatan pajak atas nama Otoritas Palestina besarnya USD100 juta per bulan (Rp 965 juta).

"Ada tanda-tanda krisis keuangan yang menimpa pemerintah Palestina meningkat bulan depan, setelah pemerintah Arab Saudi mengucurkan dana bantuan sebesar USD 100 juta untuk pemerintah Palestina," ungkap Fayyad usai menghadiri acara pembukaan pusat kebudayaan Andalusia di Betlehem.

Seperti diberitakan dalam Maannews, dalam beberapa bulan terakhir pemerintah Pelestina menghadapi krisis ekonomi karena Israel menahan pendapatan pajak atas nama Otoritas Palestina. Penahanan dana pajak ini dilakukan Israel sebagai tindakan balasan atas peningkatan status Palestina di PBB. Buntutnya, Pemerintah Otoritas Palestina di Tepi Barat kesulitan untuk membayar gaji pekerja sektor publik senilai USD300 juta.

Namun, kemarin Pemerintah Otoritas Palestina telah berjanji untuk membayar gaji pekerja sektor publik pada Minggu 20 Januari. Gaji yang dibayarkan adalah gaji untuk bulan Desember 2012.

“Pegawai pemerintah akan menerima setengah dari gaji Desember mereka, minimal 1.500 Shekel (USD402) dan maksimal 4.000 Shekel (USD1.073),” ungkap Menteri Keuangan Otoritas Palestina, Nabil Qassis.

Gaji penuh untuk pekerja sektor publik belum dibayar selama hampir tiga bulan terakhir. Guna mengatasi masalah keuangan tersebut, Pemerintah Otoritas Palestina sebelumnya berinisiatif untuk meningkatkan pendapatan dengan mengumpulkan tagihan listrik dan tagihan air dari masyarakat, telah terhambat oleh aksi protes.