Akhir pekan ini, Otoritas Palestina akan bayar gaji karyawan
Jum'at, 18 Januari 2013 - 10:00 WIB
Akhir pekan ini, Otoritas Palestina akan bayar gaji karyawan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Otoritas Palestina berjanji akan membayar gaji pekerja sektor publik pada Minggu 20 Januari. Gaji yang dibayarkan adalah gaji untuk bulan Desember 2012.
“Pegawai pemerintah akan menerima setengah dari gaji Desember mereka, minimal 1.500 Shekel (USD402) dan maksimal 4.000 Shekel (USD1.073),” kata Menteri Keuangan Otoritas Palestina, Nabil Qassis, Kamis (17/1/2013), seperti dikutip dari Ma’an News.
Gaji penuh untuk pekerja sektor publik belum dibayar selama hampir tiga bulan terakhir. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan mengumpulkan tagihan listrik dan tagihan air dari masyarakat, telah terhambat oleh aksi protes.
Pemerintah Otoritas Palestina di Tepi Barat kesulitan untuk membayar tagihan senilai USD300 juta, setelah Israel menahan pendapatan pajak atas nama Otoritas Palestina yang besarnya USD100 juta per bulan. Penahanan dana pajak ini dilakukan Israel sebagai tindakan balasan atas peningkatan status Palestina di PBB.
Sebelumnya Qassis sempat mengatakan, bahwa Arab Saudi telah menjanjikan USD100 juta untuk Pemerintah Otoritas Plestina dan bahwa gaji akan dibayarkan segera setelah dana diterima.
Presiden Mahmoud Abbas telah berjuang untuk meyakinkan negara-negara Arab untuk memberikan bantuan USD 100 juta per bulan untuk membuat jaring pengaman bagi anggaran Palestina. Negara-negara Arab memberikan janji ini ketika Palestina mendapatkan peningkatan status di PBB, November lalu.
"Anggaran negara sedang menghadapi defisit besar sebagai akibat dari blokir uang Palestina oleh pemerintah Israel, sebagai langkah hukuman setelah pengakuan PBB Palestina sebagai negara pengamat," kata Abbas dalam sebuah pernyataan.
“Pegawai pemerintah akan menerima setengah dari gaji Desember mereka, minimal 1.500 Shekel (USD402) dan maksimal 4.000 Shekel (USD1.073),” kata Menteri Keuangan Otoritas Palestina, Nabil Qassis, Kamis (17/1/2013), seperti dikutip dari Ma’an News.
Gaji penuh untuk pekerja sektor publik belum dibayar selama hampir tiga bulan terakhir. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan mengumpulkan tagihan listrik dan tagihan air dari masyarakat, telah terhambat oleh aksi protes.
Pemerintah Otoritas Palestina di Tepi Barat kesulitan untuk membayar tagihan senilai USD300 juta, setelah Israel menahan pendapatan pajak atas nama Otoritas Palestina yang besarnya USD100 juta per bulan. Penahanan dana pajak ini dilakukan Israel sebagai tindakan balasan atas peningkatan status Palestina di PBB.
Sebelumnya Qassis sempat mengatakan, bahwa Arab Saudi telah menjanjikan USD100 juta untuk Pemerintah Otoritas Plestina dan bahwa gaji akan dibayarkan segera setelah dana diterima.
Presiden Mahmoud Abbas telah berjuang untuk meyakinkan negara-negara Arab untuk memberikan bantuan USD 100 juta per bulan untuk membuat jaring pengaman bagi anggaran Palestina. Negara-negara Arab memberikan janji ini ketika Palestina mendapatkan peningkatan status di PBB, November lalu.
"Anggaran negara sedang menghadapi defisit besar sebagai akibat dari blokir uang Palestina oleh pemerintah Israel, sebagai langkah hukuman setelah pengakuan PBB Palestina sebagai negara pengamat," kata Abbas dalam sebuah pernyataan.
(esn)
