DPR kirim surat protes ke PM Malaysia
Rabu, 12 Desember 2012 - 15:34 WIB
DPR kirim surat protes ke PM Malaysia
A
A
A
Sindonews.com - DPR RI akan mengambil langkah tegas atas kelakuan mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainudin Maidin yang menyebut Presiden ke-3 RI, BJ Habibie dengan sebutan The Dog of Imperialism. Selain mengecam pernyataan tersebut, DPR juga akan mengirim surat protes pada Malaysia.
"Kami akan mengirim surat kepada PM Malaysia dan kami minta untuk klarifikasi. Kami mengecam cara-cara seperti itu," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Menurutnya, sangat tidak pantas seorang mantan Menteri membuat pernyataan yang sangat menyinggung perasaan negara tetanggga. Apalagi, Habibie pernah menjadi Presiden Indonesia yang juga memiliki jasa yang besar dalam proses demokratisasi di Indonesia.
"Kami melihat, bahwa apa yang disampaikan itu sangat tidak elok, apalagi oleh bekas Menteri Penerangan. Harusnya ia tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan sesama tetangga," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, statemen Maidin itu sangat tidak etis dan membuat hubungan dua negara yang selama ini sudah berjalan baik, menjadi renggang.
Pramono menilai, sikap pemerintah yang kurang tegas sehingga parlemen mengirimkan surat protes ke Malaysia. "Kita melihat, statemen pemerintah sampai hari ini belum memberi posisi yang tegas. Lebih baik parlemen menyampaikan itu. Ya, bisa melalui dubes atau secara langsung juga tak masalah, karena kita kan punya jalur untuk itu," jelas Pramono.
"Kami menuntut permintaan maaf pemerintah Malaysia dan komitmennya untuk bersikap santun terhadap Indonesia," lanjutnya. Menurutnya, selama ini Indonesia sudah berupaya menjaga hubungan baik dengan Malaysia. "Apabila pemerintah Malaysia tidak segera melakukannya (minta maaf), maka kami akan membawa masalah ini ke International court of justice," pungkasnya.
"Kami akan mengirim surat kepada PM Malaysia dan kami minta untuk klarifikasi. Kami mengecam cara-cara seperti itu," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Menurutnya, sangat tidak pantas seorang mantan Menteri membuat pernyataan yang sangat menyinggung perasaan negara tetanggga. Apalagi, Habibie pernah menjadi Presiden Indonesia yang juga memiliki jasa yang besar dalam proses demokratisasi di Indonesia.
"Kami melihat, bahwa apa yang disampaikan itu sangat tidak elok, apalagi oleh bekas Menteri Penerangan. Harusnya ia tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan sesama tetangga," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, statemen Maidin itu sangat tidak etis dan membuat hubungan dua negara yang selama ini sudah berjalan baik, menjadi renggang.
Pramono menilai, sikap pemerintah yang kurang tegas sehingga parlemen mengirimkan surat protes ke Malaysia. "Kita melihat, statemen pemerintah sampai hari ini belum memberi posisi yang tegas. Lebih baik parlemen menyampaikan itu. Ya, bisa melalui dubes atau secara langsung juga tak masalah, karena kita kan punya jalur untuk itu," jelas Pramono.
"Kami menuntut permintaan maaf pemerintah Malaysia dan komitmennya untuk bersikap santun terhadap Indonesia," lanjutnya. Menurutnya, selama ini Indonesia sudah berupaya menjaga hubungan baik dengan Malaysia. "Apabila pemerintah Malaysia tidak segera melakukannya (minta maaf), maka kami akan membawa masalah ini ke International court of justice," pungkasnya.
(esn)
