Irak borong senjata dari eks blok Timur
Kamis, 06 Desember 2012 - 19:40 WIB
Irak borong senjata dari eks blok Timur
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Irak memilih untuk membeli senjata dan peralatan militer dari Rusia dan China, dibanding mengimpor senjata dari negara-negara Barat. Pasalnya, pembelian senjata dari negara-negara Barat membutuhkan proses yang rumit dan memakan waktu.
"Mengingat perkembangan di Suriah dan wilayah Timur Tengah, kami perlu secepatnya melengkapi persenjataan tentara kami. Tapi, negara-negara Barat bertindak sangat lambat dalam menjual senjata dan menerapkan prosedur yang rumit,” ungkap Mohsen al-Hakim, Penasihat Politik Supreme Iraqi Islamic Council (SIIC), seperti dikutip dari kantor berita FARS, Kamis (6/12/2012).
Menurutnya, sebelum kesepakatan senjata ditandatangani dan senjata dikirim kepada pemesan, negara-negara Barat menetapkan sejumlah prosedur yang harus dilalui. Hal ini jelas menambah panjang tahapan yang harus dilalui sebelum senjata-senjata itu tiba di tangan tentara Irak.
"Negara-negara produsen senjata di Timur melakukan proses ini dengan lebih cepat dan mereka mau mempertimbangkan kebutuhan kami yang mendesak, khususnya di sektor udara dan artileri. Kami perlu segera menandatangani kontrak dan mengisi kekosongan yang ada," katanya.
Irak pun lantas menjalin kontrak pembelian senjata dengan sejumlah negara bekas blok Timur, seperti Ukraina, Rumania, Serbia, Rusia, dan China.
Beberapa bulan lalu, Menteri Pertahanan Irak, Sadun al-Dulaymi mendukung kesepakatan senilai USD4,2 miliar dengan Rusia. Kesepakatan ini dijalin untuk pembelian jet tempur MiG-21, tank T-92, penangkis rudal S-300, dan helikopter Cobra.
Menurut Hakim, kontrak ini akan dinegosiasikan ulang. “Ada beberapa poin dalam kontrak ini yang mencurigakan,” katanya. Jika kesepakatan itu terjadi, Irak akan berada di antara lima importir terbesar senjata Rusia.
"Mengingat perkembangan di Suriah dan wilayah Timur Tengah, kami perlu secepatnya melengkapi persenjataan tentara kami. Tapi, negara-negara Barat bertindak sangat lambat dalam menjual senjata dan menerapkan prosedur yang rumit,” ungkap Mohsen al-Hakim, Penasihat Politik Supreme Iraqi Islamic Council (SIIC), seperti dikutip dari kantor berita FARS, Kamis (6/12/2012).
Menurutnya, sebelum kesepakatan senjata ditandatangani dan senjata dikirim kepada pemesan, negara-negara Barat menetapkan sejumlah prosedur yang harus dilalui. Hal ini jelas menambah panjang tahapan yang harus dilalui sebelum senjata-senjata itu tiba di tangan tentara Irak.
"Negara-negara produsen senjata di Timur melakukan proses ini dengan lebih cepat dan mereka mau mempertimbangkan kebutuhan kami yang mendesak, khususnya di sektor udara dan artileri. Kami perlu segera menandatangani kontrak dan mengisi kekosongan yang ada," katanya.
Irak pun lantas menjalin kontrak pembelian senjata dengan sejumlah negara bekas blok Timur, seperti Ukraina, Rumania, Serbia, Rusia, dan China.
Beberapa bulan lalu, Menteri Pertahanan Irak, Sadun al-Dulaymi mendukung kesepakatan senilai USD4,2 miliar dengan Rusia. Kesepakatan ini dijalin untuk pembelian jet tempur MiG-21, tank T-92, penangkis rudal S-300, dan helikopter Cobra.
Menurut Hakim, kontrak ini akan dinegosiasikan ulang. “Ada beberapa poin dalam kontrak ini yang mencurigakan,” katanya. Jika kesepakatan itu terjadi, Irak akan berada di antara lima importir terbesar senjata Rusia.
(esn)
