Dugaan korupsi iringi penjualan senjata Rusia ke Irak
Minggu, 11 November 2012 - 15:28 WIB
Dugaan korupsi iringi penjualan senjata Rusia ke Irak
A
A
A
Sindonews.com – Kantor Perdana Menteri Irak mengaku telah membatalkan kesepakatan senilai USD4,2 miliar untuk membeli senjata dari Rusia. Semula, rencana pembelian persenjataan ini meliputi jet tempur, helikopter, dan rudal.
Penasihat Media kantor Perdana Menteri Irak, Ali al-Moussawi, mengatakan, keputusan untuk menegosiasikan ulang perjanjian itu diambil setelah Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki, mendapat laporan tentang kemungkinan kesalahan dalam kontrak perjanjian.
"Kebutuhan kami untuk penambahan senjata masih tetap ada, sehingga kami akan menegosiasikan kontrak baru," kata Moussawi. "Ini adalah tindakan pencegahan, karena adanya dugaan korupsi," lanjutnya.
Meski kantor Perdana Menteri mengaku telah membatalkan perjanjian ini dan akan melakukan negosiasi ulang, namun Kementerian Pertahanan menyebut perjanjian masih berlaku. Kementerian Pertahanan Irak juga membantah adanya dugaan korupsi itu.
Pejabat Sementara Menteri Pertahanan Irak, Sadoon al-Dulaimi, yang bernegosiasi dengan Rusia, menolak tuduhan korupsi dan mengatakan penawaran akan tetap berjalan.
"Kami belum ditransfer, bahkan satu dinar pun. Juga belum ada kontrak yang ditandatangani. Ini adalah penawaran yang bersifat teknis dan keuangan," kata Dulaimi kepada wartawan di Baghdad.
Rosoboronexport, eksportir senjata dari Rusia yang akan memasok senjata, menolak berkomentar atas dugaan korupsi ini. Kantor berita Interfax melaporkan, kedutaan Rusia di Irak mengaku belum diberitahu kalau kesepakatan pembelian senjata telah dihapus.
Penasihat Media kantor Perdana Menteri Irak, Ali al-Moussawi, mengatakan, keputusan untuk menegosiasikan ulang perjanjian itu diambil setelah Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki, mendapat laporan tentang kemungkinan kesalahan dalam kontrak perjanjian.
"Kebutuhan kami untuk penambahan senjata masih tetap ada, sehingga kami akan menegosiasikan kontrak baru," kata Moussawi. "Ini adalah tindakan pencegahan, karena adanya dugaan korupsi," lanjutnya.
Meski kantor Perdana Menteri mengaku telah membatalkan perjanjian ini dan akan melakukan negosiasi ulang, namun Kementerian Pertahanan menyebut perjanjian masih berlaku. Kementerian Pertahanan Irak juga membantah adanya dugaan korupsi itu.
Pejabat Sementara Menteri Pertahanan Irak, Sadoon al-Dulaimi, yang bernegosiasi dengan Rusia, menolak tuduhan korupsi dan mengatakan penawaran akan tetap berjalan.
"Kami belum ditransfer, bahkan satu dinar pun. Juga belum ada kontrak yang ditandatangani. Ini adalah penawaran yang bersifat teknis dan keuangan," kata Dulaimi kepada wartawan di Baghdad.
Rosoboronexport, eksportir senjata dari Rusia yang akan memasok senjata, menolak berkomentar atas dugaan korupsi ini. Kantor berita Interfax melaporkan, kedutaan Rusia di Irak mengaku belum diberitahu kalau kesepakatan pembelian senjata telah dihapus.
(esn)
