Indonesia kecam produser film Innocence of Muslims
Rabu, 19 September 2012 - 10:07 WIB
Indonesia kecam produser film Innocence of Muslims
A
A
A
Sindonews.com - Delegasi Indonesia mengecam keras tindakan yang dilakukan produser film “Innocence of Muslims”. Hal ini disampaikan dalam Sidang Pleno Pertama ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (18/9).
Statement tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dihadapan para peserta sidang. Dia mengatakan beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan porak porandanya instabilitas keamanan di beberapa obyek diplomatik vital di kawasan Timur Tengah yang disulut oleh sebuah film provokatif yang berjudul “Innocence of Muslims”.
Akibatnya, stabilitas keamanan dimana-mana terganggu dengan adanya lautan demonstrasi, bahkan di jalan utama kota-kota Timur Tengah memprotes pelecehan dan penghinaan terhadap Islam yang mengatasnamakan Freedom of speech.
Namun Priyo Budi Santoso menyerukan agar demonstrasi yang juga terjadi di beberapa Negaranegara ASEAN dapat berjalan damai tanpa harus berujung dengan kekerasan sesuai dengan nilai-nilai perdamaian dan harmoni ASEAN yang selama ini terbangun kokoh. Pada kesempatan tersebut, Priyo juga menyoroti merebaknya kejahatan pencucian uang yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Menurut Priyo, sistem moneter dan perbankan yang semakin modern ternyata menyisakan celah bagi lahirnya praktikpraktik tidak terpuji.Kejahatan pencucian uang telah menggerus ekonomi Negaranegara ASEAN.
Oleh sebab itu, Delegasi Indonesia menghimbau parlemen-parlemen anggota AIPA untuk mengasah fungsi legislasi di dalam menyulam rezim anti pencucian uang di masingmasing negara. Selain itu, institusi penegak hukum dan pengadilan juga perlu diperkokoh untuk menopang kerja sama bilateral melalui implementasi perjanjian ekstradisi maupun mutual legal assistance.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negaranegara ASEAN juga harus menjadi arsitek peraturan dan pengawasan yang dapat menangkal kejahatan kerah putih.
“Kita harus dapat menutup celah bagi praktik yang berpotensi mengkoyak-koyak pondasi ekonomi kawasan ini,”katanya.
Dalam kesempatan tersebut Priyo mengatakan,anggota AIPA memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat dan menjadi ujung tombak pendorong terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.
Sejak empat dasawarsa yang lalu, AIPA selalu berdiri tegak di garda terdepan sebagai mitra konstruktif ASEAN dalam meretas kawasan Asia Tenggara yang lebih damai dan sejahtera. Konsistensi peran dan upaya AIPA ini akan terus membahana dan melaju kencang di tengah gelombang tantangan kerjasama regional.
Pada sidang kali ini, kata Priyo, kita tertantang untuk mengolah-usahakan solusi atas berbagai permasalahan dari implementasi ekonomi hijau, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, penanganan bencana alam hingga peningkatan peran Anggota Parlemen Perempuan dalam membangun Asia Tenggara. Permasalahan lain yang menyeruak adalah efektivitas manajemen penanggulangan bencana alam.
“Kita paham bahwa Kawasan Asia Tenggara sangat rentan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim,”papar Priyo. Untuk itu, bingkai kerjasama penanggulangan bencana alam yang telah kita rangkai baik di ASEAN maupun di AIPA, perlu ditopang oleh kesadaran dan kesiapan masyarakat ASEAN terhadap ancaman bencana ini.
Berkaca pada kondisi ini, Delegasi Indonesia mengajak AIPA untuk berikrar teguh mensosialisasi pemahaman pengurangan resiko bencana alam dan perubahan iklim menjadi bagian kurikulum sekolah di setiap tingkatan studi.
Priyo berharap, Sidang Umum AIPA Ke-33 di Pulau Lombok ini menjadi mata air yang memberi solusi sejuk bagi kompleksitas masalah yang silih berganti hadir di kawasan Asia Tenggara.
Statement tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dihadapan para peserta sidang. Dia mengatakan beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan porak porandanya instabilitas keamanan di beberapa obyek diplomatik vital di kawasan Timur Tengah yang disulut oleh sebuah film provokatif yang berjudul “Innocence of Muslims”.
Akibatnya, stabilitas keamanan dimana-mana terganggu dengan adanya lautan demonstrasi, bahkan di jalan utama kota-kota Timur Tengah memprotes pelecehan dan penghinaan terhadap Islam yang mengatasnamakan Freedom of speech.
Namun Priyo Budi Santoso menyerukan agar demonstrasi yang juga terjadi di beberapa Negaranegara ASEAN dapat berjalan damai tanpa harus berujung dengan kekerasan sesuai dengan nilai-nilai perdamaian dan harmoni ASEAN yang selama ini terbangun kokoh. Pada kesempatan tersebut, Priyo juga menyoroti merebaknya kejahatan pencucian uang yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Menurut Priyo, sistem moneter dan perbankan yang semakin modern ternyata menyisakan celah bagi lahirnya praktikpraktik tidak terpuji.Kejahatan pencucian uang telah menggerus ekonomi Negaranegara ASEAN.
Oleh sebab itu, Delegasi Indonesia menghimbau parlemen-parlemen anggota AIPA untuk mengasah fungsi legislasi di dalam menyulam rezim anti pencucian uang di masingmasing negara. Selain itu, institusi penegak hukum dan pengadilan juga perlu diperkokoh untuk menopang kerja sama bilateral melalui implementasi perjanjian ekstradisi maupun mutual legal assistance.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negaranegara ASEAN juga harus menjadi arsitek peraturan dan pengawasan yang dapat menangkal kejahatan kerah putih.
“Kita harus dapat menutup celah bagi praktik yang berpotensi mengkoyak-koyak pondasi ekonomi kawasan ini,”katanya.
Dalam kesempatan tersebut Priyo mengatakan,anggota AIPA memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat dan menjadi ujung tombak pendorong terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.
Sejak empat dasawarsa yang lalu, AIPA selalu berdiri tegak di garda terdepan sebagai mitra konstruktif ASEAN dalam meretas kawasan Asia Tenggara yang lebih damai dan sejahtera. Konsistensi peran dan upaya AIPA ini akan terus membahana dan melaju kencang di tengah gelombang tantangan kerjasama regional.
Pada sidang kali ini, kata Priyo, kita tertantang untuk mengolah-usahakan solusi atas berbagai permasalahan dari implementasi ekonomi hijau, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, penanganan bencana alam hingga peningkatan peran Anggota Parlemen Perempuan dalam membangun Asia Tenggara. Permasalahan lain yang menyeruak adalah efektivitas manajemen penanggulangan bencana alam.
“Kita paham bahwa Kawasan Asia Tenggara sangat rentan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim,”papar Priyo. Untuk itu, bingkai kerjasama penanggulangan bencana alam yang telah kita rangkai baik di ASEAN maupun di AIPA, perlu ditopang oleh kesadaran dan kesiapan masyarakat ASEAN terhadap ancaman bencana ini.
Berkaca pada kondisi ini, Delegasi Indonesia mengajak AIPA untuk berikrar teguh mensosialisasi pemahaman pengurangan resiko bencana alam dan perubahan iklim menjadi bagian kurikulum sekolah di setiap tingkatan studi.
Priyo berharap, Sidang Umum AIPA Ke-33 di Pulau Lombok ini menjadi mata air yang memberi solusi sejuk bagi kompleksitas masalah yang silih berganti hadir di kawasan Asia Tenggara.
(aww)
