Venezuela larang kepemilikan senjata api privat
Venezuela larang kepemilikan senjata api privat
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Venezuela mengeluarkan sebuah Undang -Undang yang berisi larangan kepemilikan senjata api komersial oleh penduduk sipil.
Mulai saat ini, siapa pun yang ingin memiliki senjata harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas berwenang. Jika tidak mendapatkan izin, maka senjata api yang mereka beli dari perusahaan swasta berstatus ilegal.
Berdasarkan aturan baru, hanya tentara, polisi dan petugas keamanan yang mendapatkan izin untuk memiliki dan membeli senjata api.
Larangan kepemilikan senjata dikeluarkan oleh Pemerintah Venezuela dalam rangka meningkatkan keamanan dan mengurangi angka kriminalitas di Venezuela menjelang Pemilu Presiden pada Oktober mendatang.
Tahun lalu, angka pembunuhan di Venezula mencapai 18.000 kasus. Tingginya angka pembunuhan membuat Caracas sempat dinobatkan sebagai kota paling berbahaya di Amerika Latin.
Guna mensukseskan UU ini pemerintah Venezuela memberikan ampunan kepada penduduk sipil yang memiliki senjata api. Selama masa pengenalan UU baru ini orang-orang yang mengakui kepemilikan senjata tidak akan dijatuhi hukuman.
"Aksi pembunuhan terjadi setiap hari. Harus ada hukum yang mengatur kepemilikan senjata, namun UU kepemilikan senjata api ini tidak saja cukup," ungkap warga Caracas
Sementara itu, Pemerintahan Presiden Hugo Chavez mengatakan tujuan utama UU ini adalah unutk melucuti semua pemilik senjata api ilegal. Namun, kelompok oposisi pesimistis dengan UU ini, polisi dan pemeintah tidak punya kapasitas unutk menegakkan hukum ini.
Angka kejahatan akan menjadi isu penting dalam persaingan Pemilu Presiden mendatang. Kelompok pengamat kekerasan (Venezuela Violence Observatory) mengungkapkan, sejak 1999 angka kriminalitas terus naik.
Berdasarkan laporan PBB, Amerika Selatan, Amerika tengah dan Kepulauan Karibia adalah kawasan dengan angka pembunuhan dengan penggunaan senjata api tertinggi di dunia. Di Amerika Selatan, angka pembunuhan akibat senjata api mencapai 70 persen, sementara di bagian barat Eropa hanya mencapai 25 persen.
Mulai saat ini, siapa pun yang ingin memiliki senjata harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas berwenang. Jika tidak mendapatkan izin, maka senjata api yang mereka beli dari perusahaan swasta berstatus ilegal.
Berdasarkan aturan baru, hanya tentara, polisi dan petugas keamanan yang mendapatkan izin untuk memiliki dan membeli senjata api.
Larangan kepemilikan senjata dikeluarkan oleh Pemerintah Venezuela dalam rangka meningkatkan keamanan dan mengurangi angka kriminalitas di Venezuela menjelang Pemilu Presiden pada Oktober mendatang.
Tahun lalu, angka pembunuhan di Venezula mencapai 18.000 kasus. Tingginya angka pembunuhan membuat Caracas sempat dinobatkan sebagai kota paling berbahaya di Amerika Latin.
Guna mensukseskan UU ini pemerintah Venezuela memberikan ampunan kepada penduduk sipil yang memiliki senjata api. Selama masa pengenalan UU baru ini orang-orang yang mengakui kepemilikan senjata tidak akan dijatuhi hukuman.
"Aksi pembunuhan terjadi setiap hari. Harus ada hukum yang mengatur kepemilikan senjata, namun UU kepemilikan senjata api ini tidak saja cukup," ungkap warga Caracas
Sementara itu, Pemerintahan Presiden Hugo Chavez mengatakan tujuan utama UU ini adalah unutk melucuti semua pemilik senjata api ilegal. Namun, kelompok oposisi pesimistis dengan UU ini, polisi dan pemeintah tidak punya kapasitas unutk menegakkan hukum ini.
Angka kejahatan akan menjadi isu penting dalam persaingan Pemilu Presiden mendatang. Kelompok pengamat kekerasan (Venezuela Violence Observatory) mengungkapkan, sejak 1999 angka kriminalitas terus naik.
Berdasarkan laporan PBB, Amerika Selatan, Amerika tengah dan Kepulauan Karibia adalah kawasan dengan angka pembunuhan dengan penggunaan senjata api tertinggi di dunia. Di Amerika Selatan, angka pembunuhan akibat senjata api mencapai 70 persen, sementara di bagian barat Eropa hanya mencapai 25 persen.
()
Explore More