Tahanan Palestina sudahi aksi mogok makan

Sindonews.com - Setelah selama dua bulan melakukan aksi mogok makan massal, para tahanan Palestina yang berjumlah 1500 orang di penjara Israel akhirnya mengakhiri aksi mogok makan.

“Dengan bantuan pemerintah Mesir dan Yordania, perselisihan antara tahanan Palestina dan Israel bisa menemukan titik terang. Jika aksi mogok makan terus berlanjut dan sampai memakan korban jiwa maka dikhawatirkan akan memicu aksi kekerasan penduduk Palestina,” ungkap Palestinian Prisoners Club, Qadura Fares seperti diberitakan dalam AFP, Selasa (15/5/2012).

Aksi mogok makan ini dilakukan guna menuntut perbaikan aturan bagi para tahanan di penjara Israel. Serta memprotes penahanan administratif, yaitu sebuah kebijakan pemerintah Israel yakni melakukan penahanan tanpa tuduhan ataupun proses pengadilan.

Selama berada di penjara Israel, bahkan para tahanan Palestina di isolasi, dan tidak boleh dikunjungi keluarga, mereka juga sering mendapat siksaan dari penjaga penjara jika sakit.

Hal tersebut membuat para tarapidana Palestina melakukan mogok makan, yang terhenti setelah pemerintah Israel akhirnya menyepakati tidak akan memperpanjang masa penahanan tanpa tuduhan kepada warga Palestina. "Semua fraksi menandatangani perjanjian tersebut," tambahnya.

Tidak hanya Israel, para tahanan juga telah menandatangani sebuah perjanjian yang isinya mereka tidak akan melakukan tindakan pelanggaran keamanan di penjara Israel. Dalam kesepakatan tersebut, masa tahanan para terpidana tidak akan diperpanjang setelah enam bulan jika tidak ada bukti baru yang bisa membuat mereka kembali ditahan.

Jika pemerintah Israel menepati isi perjanjian tersebut maka pada bulan November mendatang sebanyak 300 tahanan palestina akan dibebaskan. Sampai saat ini jumlah penduduk Palestina yang mendekam di penjara Israel mencapai 4500 orang.

Sebenarnya kebijakan pemerintah Israel menahan penduduk Palestina tanpa bukti yang kuat telah diprotes pemerintah Palestina. Sebelumnya pemerintah Palestina mengancam akan membawa masalah ini ke PBB jika tidak ada tanggapan dari pemerintah Israel.