Kongres Brasil setujui UU Kehutanan kontroversial
Kamis, 26 April 2012 - 15:33 WIB
Kongres Brasil setujui UU Kehutanan kontroversial
A
A
A
Sindonews.com – Kongres Brasil telah menyetujui Undang-Undang Kehutanan yang kontroversial. UU Kehutanan kontroversial itu membolehkan petani mendapat kemudahan mengelola lahan hutan untuk pertanian.
"UU Kehutanan baru ini akan menciptakan kestabilan dan akan mendukung dari sisi politik," kata wakil pejabat Paulo Piau, seperti diberitakan dalam BBC.co. uk, Kamis (26/4/2012)
UU Kehutanan baru itu disahkan setelah lobi kelompok petani Brasil menguat. Mereka mengatakan perubahan luas lahan pertanian akan membantu memudahkan dan mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan. Rabu kemarin, sebanyak 184 dari 247 suara mendukung pengesahan UU Kehutanan yang bersifat kontroversial ini.
Hal tersebut ditentang oleh sejumlah aktivis lingkungan. Pasalnya, UU Kehutanan baru itu akan menjadi sumber bencana dan memperparah kerusakan di hutan Amazon.
Namun, hak pengesahan UU Kehutanan tersebut ada di tangan Presiden Dilma Rousseff. Sebagai presiden Brasil, ia memiliki hak veto untuk menolak mengesahkan UU Kehutanan baru tersebut jika dinilai merugikan.
Selama ini, para petani Brasil mendorong pemerintah untuk mereformasi UU Kehutanan lama. UU itu dinilai tidak memberikan jaminan kepastian kepada para investor unutk berinvestasi di sektor pertanian. Akibatnya sektor pertanian hanya menyumbang 5 persen dari total GDP Brazil. Hal itu diperparah oleh sikap aktivis lingkungan yang memaksa petani untuk memperkecil lahan pertanian mereka.
"UU Kehutanan baru ini akan mendatangkan keuntungan bagi lingkungan dan juga peningkatan produksi. Dibanding UU Kehutanan yang lama yang tidak mendatangkan keuntungan sama sekali," tegas wakil pejabat Paulo Piau yang membantu merancang UU Kehutanan baru.
Berbeda dengan kelompok petani, aktivis lingkungan mengatakan UU Kehutanan yang baru adalah langkah mundur bagi Brasil. "Selama bertahun-tahun kami telah berusa memperlambat deforestasi dengan mengintesifkan reboisasi. Dan kini semuanya akan diubah dengan UU kehutanan yang baru," ungkap Sarney Filho, wakil aktivis lingkungan.
Aktivis peduli lingkungan Greenpeace juga mendesak Presiden Dilma Rousseff untuk memveto UU Kehutanan baru tersebut. "Hal ini sangat tidak masuk akal, seminggu setelah Brasil menjadi tuan rumah KTT Rio untuk pembangunan yang berkelanjutan, Brasil mengubah UU kehutanan," pernyataan Greenpeace.
Penolakan juga datang dari beberapa menteri Brazil. Mereka memperingatkan, UU Kehutanan yang baru akan menurunkan target pengurangan emisi jika hukum yang mengatur lemah.
Presiden Rousseff berusaha mengombinasikan dukungan untuk memperkuat ekonomi. Di sisi lain, ia harus menepati janji lingkungan yang ia buat dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2010 lalu.
Dalam beberapa tahun terakhir deforestasi hutan di Brazil telah menurun, sebagai dampak penegakan hukum yang lebih baik. Pihak berwenang juga mengunakan pencitraan satelit untuk melacak izin usaha pertanian.
"UU Kehutanan baru ini akan menciptakan kestabilan dan akan mendukung dari sisi politik," kata wakil pejabat Paulo Piau, seperti diberitakan dalam BBC.co. uk, Kamis (26/4/2012)
UU Kehutanan baru itu disahkan setelah lobi kelompok petani Brasil menguat. Mereka mengatakan perubahan luas lahan pertanian akan membantu memudahkan dan mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan. Rabu kemarin, sebanyak 184 dari 247 suara mendukung pengesahan UU Kehutanan yang bersifat kontroversial ini.
Hal tersebut ditentang oleh sejumlah aktivis lingkungan. Pasalnya, UU Kehutanan baru itu akan menjadi sumber bencana dan memperparah kerusakan di hutan Amazon.
Namun, hak pengesahan UU Kehutanan tersebut ada di tangan Presiden Dilma Rousseff. Sebagai presiden Brasil, ia memiliki hak veto untuk menolak mengesahkan UU Kehutanan baru tersebut jika dinilai merugikan.
Selama ini, para petani Brasil mendorong pemerintah untuk mereformasi UU Kehutanan lama. UU itu dinilai tidak memberikan jaminan kepastian kepada para investor unutk berinvestasi di sektor pertanian. Akibatnya sektor pertanian hanya menyumbang 5 persen dari total GDP Brazil. Hal itu diperparah oleh sikap aktivis lingkungan yang memaksa petani untuk memperkecil lahan pertanian mereka.
"UU Kehutanan baru ini akan mendatangkan keuntungan bagi lingkungan dan juga peningkatan produksi. Dibanding UU Kehutanan yang lama yang tidak mendatangkan keuntungan sama sekali," tegas wakil pejabat Paulo Piau yang membantu merancang UU Kehutanan baru.
Berbeda dengan kelompok petani, aktivis lingkungan mengatakan UU Kehutanan yang baru adalah langkah mundur bagi Brasil. "Selama bertahun-tahun kami telah berusa memperlambat deforestasi dengan mengintesifkan reboisasi. Dan kini semuanya akan diubah dengan UU kehutanan yang baru," ungkap Sarney Filho, wakil aktivis lingkungan.
Aktivis peduli lingkungan Greenpeace juga mendesak Presiden Dilma Rousseff untuk memveto UU Kehutanan baru tersebut. "Hal ini sangat tidak masuk akal, seminggu setelah Brasil menjadi tuan rumah KTT Rio untuk pembangunan yang berkelanjutan, Brasil mengubah UU kehutanan," pernyataan Greenpeace.
Penolakan juga datang dari beberapa menteri Brazil. Mereka memperingatkan, UU Kehutanan yang baru akan menurunkan target pengurangan emisi jika hukum yang mengatur lemah.
Presiden Rousseff berusaha mengombinasikan dukungan untuk memperkuat ekonomi. Di sisi lain, ia harus menepati janji lingkungan yang ia buat dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2010 lalu.
Dalam beberapa tahun terakhir deforestasi hutan di Brazil telah menurun, sebagai dampak penegakan hukum yang lebih baik. Pihak berwenang juga mengunakan pencitraan satelit untuk melacak izin usaha pertanian.
()
