Aung San Suu Kyi boikot Parlemen Myanmar

Sindonews.com - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi dan anggota parlemen terpilih lainnya, berencana memboikot sidang parlemen pada pekan depan. Boikot itu terkait sumpah konstitusional dan menjadi sinyalemen pertama ketidaksepahaman antara partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dengan rezim reformis.

Pengumuman boikot NLD itu setelah pemerintah menolak perubahan kata dalam sumpah dari "menjaga" menjadi "menghormati" konstitusi. Perubahan kata itu menjadi hal yang sangat penting bagi oposisi.

Juru Bicara NLD Nyan Win mengatakan, partainya akan mengirimkan surat kepada kantor presiden agar mempertimbangkan penggantian kata itu. Sepertinya, kata dia, resolusi tidak akan tercapai hingga waktu pembukaan sidang parlemen pada Senin 23 April 2012 nanti. "Saya tidak melihat adanya kemungkinan terjadinya perubahan," kata Nyan Win dikutip AFP.

Permintaan NLD itu bakal ditentang anggota parlemen yang telah terpilih dan para mantan jenderal. Namun, NLD menginginkan kredibilitas partainya yang bisa jadi tidak mudah diperoleh dengan mudah. Ada prediksi bahwa sidang pada Senin 23 April 2012 nanti bakal digelar, meskipun tidak dihadiri 37 anggota parlemen baru dari NLD.

"Ketua Pengadilan Pemilu menjelaskan kepada saya bahwa sumpah singkat itu dilakukan semua anggota parlemen di seluruh dunia," kata Nyan Win.

Juru Bicara NLD itu berjanji menyampaikan pesan tersebut kepada Suu Kyi dan partainya. Mereka bakal menyusun langkah selanjutnya. Sebelumnya pada Kamis 19 April 2012, Suu Kyi menandaskan dirinya tidak bermain dalam konflik terbaru dengan pemerintah.

Dia hanya memperkirakan bahwa pemerintahan yang memiliki demokrasi baik bakal memenuhi tuntutan partainya. "Kita tidak berarti tidak akan menghadiri parlemen. Itu berarti kita akan menghadiri sidang setelah pengambilan sumpah," kata peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu kepada Radio Free Asia.

"Perubahan kata dalam sumpah itu dalam penyesuaian dengan konstitusi. Saya tidak memperkirakan bahwa ada kesulitan untuk mengubahnya," tambahnya.

Posisi Suu Kyi memang sangat kuat saat ini. Pemerintahan baru Myanmar pun harus berpikir keras untuk memenuhi perubahan kata dalam sumpah itu. Presiden Thein Sein dalam posisi yang sangat dilematis. Pasalnya, jika tuntutan Suu Kyi dan NLD tidak penuhi, negara Barat diprediksi membatalkan pelonggaran sanksi dan penundaan bantuan.

Menurut salah satu anggota parlemen Myanmar, pemerintah dalam dilema yang berat. "Mereka ingin berusaha menghilangkan isu ini dan memungkinkan Suu Kyi ikut dalam sidang parlemen, tetapi secara hukum tidak mudah untuk mengubah kata-kata itu," kata anggota parlemen yang enggan disebutkan namanya, kepada Reuters.

Dalam pandangan peneliti senior Institut Pembangunan Vahu, Aung Thu Nyein, permintaan NLD tidak bakal dipenuhi oleh lebih dari 600 anggota parlemen lainnya. Mereka bakal menentang langkah perubahan sumpah itu. "NLD seharusnya melihat gambar besar," katanya.

"Pemerintah telah membuat konsesi membiarkan mereka ikut pemilu, seharusnya NLD fokus pada reformasi politik dan ekonomi," tambahnya.

Presiden Thein Sein kemarin tiba di Jepang. Dia memulai kunjungan selama lima hari bantuan keuangan dan pengurangan utang luar negeri negaranya. Kunjungan Thein Sein merupakan kunjungan Presiden Myanmar pertama dalam 28 tahun terakhir. Kunjungan ini bertepatan dengan rencana Uni Eropa melonggarkan sanksi ekonomi.

Dalam kunjungannya ini, Thein Sein akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda. Sejumlah pejabat Jepang mengatakan bahwa pembicaraan kedua pemimpin ini akan mendiskusikan solusi utang Myanmar ke Jepang, yang merupakan kreditor terbesar negeri itu. (san)