Suu Kyi & pemberontak Myanmar bertemu
Senin, 09 April 2012 - 16:18 WIB
Suu Kyi & pemberontak Myanmar bertemu
A
A
A
Sindonews.com - Pemimpin pemberontak Myanmar melakukan pertemuan dengan tokoh oposisi negara tersebut Aung San Suu Kyi. Mereka sebelumnya sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Thein Sein dalam sebuah upaya negosiasi damai.
Pertemuan antara pemimpin pemberontak Karen (KNU) dengan Suu Kyi ini, menyusul setelah disepakatinya perjanjian gencatan senjata antara KNU dengan Pemerintah Myanmar. Kesepakatan ini sebelumnya sudah diutarakan sejak Desember tahun lalu.
Pemerintah baru Myanmar yang dipegang oleh sipil memang terus mencari celah melakukan damai dengan kelompok pemberontak, sebagai bagian dari reformasi politik yang dimulai sejak tahun lalu.
Pemerintahan Presiden Thien Sein seperti hendak menghapuskan pengaruh junta militer yang sempat berkuasa selama lebih dari 50 tahun.
Namun beberapa pihak di Pemerintahan Myanmar menyebutkan, sekelompok pihak militer di negara tersebut sepertinya tidak ingin melakukan gencatan senjata. Mereka menolak perintah gencatan senjata yang dikeluarkan oleh Presiden Thein Sien Desember lalu.
"Sepertinya pemerintah perlu untuk merengkuh pihak militer dan membawa mereka kembali masuk (ke lingkungan pemerintahan). Pemerintah harus memastikan pula bahwa militer memegang peran penting dalam reformasi," jelas pejabat yang enggan disebut namanya itu seperti dikutip AFP, Senin (9/4/2012).
Bila negoasiasi damai ini rampung. Kemungkinan bagi Myanmar dibebaskan dari sanksi yang mengikat akan terbuka lebih lebar. Sebelumnya Menlu AS Hillary Clinton telah memastikan pihaknya akan memperlonggar sanksi-sanksi tersebut.
Pertemuan antara pemimpin pemberontak Karen (KNU) dengan Suu Kyi ini, menyusul setelah disepakatinya perjanjian gencatan senjata antara KNU dengan Pemerintah Myanmar. Kesepakatan ini sebelumnya sudah diutarakan sejak Desember tahun lalu.
Pemerintah baru Myanmar yang dipegang oleh sipil memang terus mencari celah melakukan damai dengan kelompok pemberontak, sebagai bagian dari reformasi politik yang dimulai sejak tahun lalu.
Pemerintahan Presiden Thien Sein seperti hendak menghapuskan pengaruh junta militer yang sempat berkuasa selama lebih dari 50 tahun.
Namun beberapa pihak di Pemerintahan Myanmar menyebutkan, sekelompok pihak militer di negara tersebut sepertinya tidak ingin melakukan gencatan senjata. Mereka menolak perintah gencatan senjata yang dikeluarkan oleh Presiden Thein Sien Desember lalu.
"Sepertinya pemerintah perlu untuk merengkuh pihak militer dan membawa mereka kembali masuk (ke lingkungan pemerintahan). Pemerintah harus memastikan pula bahwa militer memegang peran penting dalam reformasi," jelas pejabat yang enggan disebut namanya itu seperti dikutip AFP, Senin (9/4/2012).
Bila negoasiasi damai ini rampung. Kemungkinan bagi Myanmar dibebaskan dari sanksi yang mengikat akan terbuka lebih lebar. Sebelumnya Menlu AS Hillary Clinton telah memastikan pihaknya akan memperlonggar sanksi-sanksi tersebut.
()
